Sultan Najamudin Tegaskan DPD RI Tak Berwenang Mengusung atau Mencalonkan Cawapres

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin
Sumber: CNN Indonesia Nasional

DPD RI Bukan Partai Politik, Melainkan Representasi Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk mengusung maupun mencalonkan nama calon wakil presiden (cawapres). Ia menekankan bahwa DPD RI bukan partai politik, melainkan lembaga yang berfungsi sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Ia menjelaskan bahwa kedudukan konstitusional DPD RI berbeda secara mendasar dari partai politik, sehingga lembaga ini tidak dapat berperan sebagai pengusung kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kekuatan Representasi Daerah di Parlemen

Dengan kekuatan 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, DPD RI menjadi salah satu kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Jumlah anggota yang besar itu mencerminkan luasnya jangkauan aspirasi wilayah yang diwakili lembaga tersebut.

Namun, Sultan menegaskan bahwa besarnya jumlah anggota tidak serta-merta menjadikan DPD RI sebagai kekuatan politik yang berhak mengusung kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Mandat lembaga ini tetap terikat pada peran konstitusionalnya sebagai wakil daerah, bukan sebagai organisasi politik yang dapat mencalonkan pasangan calon.

Dukungan ke Sufmi Dasco Ahmad Bersifat Personal

Sultan juga menyinggung munculnya dukungan dari sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, dukungan itu merupakan sikap personal anggota, bukan keputusan kelembagaan DPD RI.

Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut lahir dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen. Kedekatan sejumlah anggota DPD RI dengan Dasco, termasuk penilaian terhadap perhatiannya pada kepentingan daerah, menjadi latar belakang munculnya dukungan itu.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” kata Sultan.

Batas Konstitusional Kewenangan DPD RI

Meski mengakui adanya inisiatif personal tersebut, Sultan mengingatkan bahwa dukungan politik yang disampaikan anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga. Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing, bukan organisasi politik yang berwenang mengusung pasangan calon.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.

Dengan penegasan itu, Ketua DPD RI memisahkan secara jelas antara inisiatif individu anggota dan posisi resmi lembaga. DPD RI, menurutnya, tetap berada pada koridor konstitusional sebagai wakil daerah, tanpa kewenangan mencalonkan atau mengusung cawapres dalam kontestasi politik nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *