## Komisi X Respons Desakan Publik soal Ijazah Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa petisi yang menuntut audit dan verifikasi ijazah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepenuhnya berada di ranah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan tersebut disampaikan Lalu saat dihubungi pada Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya, pemeriksaan keabsahan ijazah sebagai bagian dari persyaratan pencalonan anggota DPR merupakan tugas KPU, yang dijalankan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Komisi X tidak menempatkan diri sebagai pihak yang berwenang menindaklanjuti proses verifikasi tersebut secara langsung.
## Sikap terhadap Tuntutan Transparansi
Meski melimpahkan urusan teknis kepada KPU, Lalu menyatakan menghormati dan memahami desakan yang muncul dari masyarakat. Ia menekankan bahwa anggota DPR adalah pejabat publik yang dituntut bersikap terbuka terkait rekam jejak maupun latar belakang pendidikan.
Secara prinsip, Komisi X mendukung transparansi mengenai keabsahan ijazah. Namun Lalu menggarisbawahi bahwa seluruh proses harus tetap berjalan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur undang-undang. Dukungan terhadap keterbukaan, menurutnya, tidak boleh dilepaskan dari koridor hukum yang sudah ditetapkan.

## Ijazah sebagai Syarat Administrasi Pencalonan
Lalu menilai persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan anggota DPR merupakan bagian dari syarat administrasi yang wajib dipenuhi calon, termasuk di dalamnya dokumen ijazah. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut, lanjutnya, sudah menjadi tahapan yang dijalankan KPU dalam rangkaian proses pemilu.
Oleh karena itu, untuk mengetahui secara rinci bagaimana verifikasi dilakukan, ia menilai pertanyaan tersebut lebih tepat diajukan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menempatkan KPU sebagai pihak yang paling relevan menjelaskan detail pelaksanaan verifikasi dokumen calon legislatif.
## Petisi Publik di Change.org
Desakan agar ijazah anggota DPR dibuka dan diverifikasi muncul melalui petisi di laman change.org yang digagas oleh seseorang bernama Farida Octavia. Hingga pukul 14.29 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 22.098 orang.
Dalam petisinya, Farida menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang berada di titik krusial. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memastikan setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan ijazah.

## Tiga Poin Tuntutan dalam Petisi
Petisi tersebut memuat sejumlah desakan utama. Pertama, pimpinan DPR diminta bersikap transparan mengenai rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, dengan membukanya ke ruang publik mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi atau gelar akademik.
Kedua, KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif, secara transparan dan independen.
Ketiga, seluruh anggota DPR RI didesak untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan rakyat.
## Implikasi Isu Transparansi Pendidikan Pejabat Publik
Pernyataan Komisi X yang mengarahkan penanganan isu ini ke KPU menegaskan pemisahan kewenangan antara lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu dalam urusan persyaratan pencalonan. Di sisi lain, tingginya jumlah penandatangan petisi menunjukkan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat.
Selama proses verifikasi tetap merujuk pada prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan, desakan publik atas transparansi diposisikan sebagai tekanan moral yang perlu direspons melalui saluran kelembagaan yang berwenang, yakni KPU.













