## Batas Waktu Pengusulan Calon Wakil Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat satu minggu kepada partai-partai koalisi untuk membahas nama-nama calon wakil presiden yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sesuai ketentuan, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November, atau 14 hari sebelum sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Dasar hukum pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3, yang memberi kewenangan kepada MPR untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden jika jabatan tersebut kosong di tengah masa jabatan.

## Perdebatan soal Asal Partai Calon
Bagian penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden merupakan prakarsa presiden, dan kedua calon tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Ketentuan dalam UUD 1945 dan penjelasan UU MD3 dinilai sejumlah pihak saling bertentangan. Namun, sebagian pakar hukum tata negara memandang penjelasan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat menyinggung penjelasan pasal itu. Menurut Yusril, penjelasan Pasal 4 huruf e menekankan bahwa sosok cawapres yang diusulkan Prabowo nantinya harus mempertimbangkan partai pengusung—baik satu partai maupun gabungan partai—yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 12 November.

## Sikap Partai Koalisi
Koalisi Indonesia Maju, yang sebelumnya mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sepakat untuk tidak mengajukan kader dari partai masing-masing. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kadernya, dan mereka sepakat wakil presiden berasal dari Gerindra. Pernyataan tersebut tersampaikan dalam video yang diterima CNNIndonesia.com pada Minggu, 15 November.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama yang potensial sebagai calon wakil presiden. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra, yakni Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Menko PMK sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.
Nama-nama lain yang disebut meliputi Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menko Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

## Pandangan Ahli: Penjelasan UU Dinilai Mempersempit Kewenangan Presiden
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, berpendapat bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ia mengakui adanya perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara mengenai isu ini.
Menurut Yoppy, Pasal 8 ayat (2) UUD memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden tanpa menentukan afiliasi politik dua calon wakil presiden yang diajukan ke MPR. Sementara itu, penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 memperkenalkan kriteria asal partai politik calon wakil presiden. Jika frasa tersebut dimaknai sebagai kewajiban agar kedua calon berasal dari partai pengusung presiden pada Pilpres sebelumnya, maka penjelasan itu mempersempit ruang pilihan Presiden.
Yoppy menjelaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar karena undang-undang mengatur hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi—sebab UU memang dapat merinci pelaksanaan konstitusi. Yang menjadi soal adalah apakah pembatasan substantif terhadap kewenangan konstitusional presiden memiliki dasar yang memadai, dan apakah pembatasan itu boleh ditempatkan hanya dalam bagian penjelasan.
Ia menekankan bahwa bab penjelasan dalam undang-undang bukanlah norma hukum. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, tetapi tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri. Yoppy juga mengutip Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 186 huruf b, yang melarang penjelasan memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh.
Berdasarkan argumen tersebut, dari perspektif Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, Presiden tidak terbatas hanya mengusulkan dua calon wakil presiden dari partai koalisinya pada pilpres. Prabowo, menurut Yoppy, tidak harus membatasi pilihan calon Wakil Presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024. Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai.













