Dasco Tanggapi Desakan Publik Verifikasi Ijazah Anggota DPR Usai Polemik Gibran

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11).
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons maraknya desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuka dan memverifikasi ijazah mereka. Desakan itu menguat tidak lama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di tengah polemik keabsahan ijazah SMA-nya.

## Posisi Dasco: Data Pendidikan Caleg Sudah Terbuka di KPU

Dalam keterangan di kompleks parlemen, Selasa (17/11), Dasco menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendidikan dalam pencalonan anggota DPR pada dasarnya sudah dapat diakses publik melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, data para calon legislatif—sebelum mereka terpilih—tersedia di sistem KPU sehingga masyarakat dapat meninjau langsung riwayat pendidikan yang dilaporkan pada masa pencalonan.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco.

Pernyataan tersebut menempatkan akses informasi di KPU sebagai jalur utama bagi publik yang ingin memeriksa kelengkapan dokumen pendidikan para wakil rakyat, alih-alih mekanisme pengungkapan baru di internal DPR.

## Petisi Publik dan Tuntutan Transparansi

Desakan serupa tidak hanya beredar di media sosial. Sebuah petisi di change.org yang diinisiasi Farida Octavia menyerukan pembukaan dan verifikasi ijazah anggota DPR. Hingga sekitar pukul 12.06 WIB pada hari yang sama, petisi itu telah ditandatangani sekitar 21.600 orang.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Dalam petisinya, Farida menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif berada di titik krusial. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak memastikan setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari pemalsuan ijazah.

Tuntutan dalam petisi tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, pimpinan DPR diminta transparan mengenai rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi atau gelar akademik, dan membukanya ke ruang publik. Kedua, KPU RI serta kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Ketiga, seluruh anggota DPR RI didesak secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.

## Konteks Politik: Efek Domino Polemik Ijazah

Momen desakan ini muncul dalam bayang-bayang pengunduran diri Wapres Gibran yang dikaitkan dengan polemik ijazah SMA. Isu kredensial pendidikan pejabat publik dengan cepat meluas dari ranah eksekutif ke lembaga legislatif, memicu pertanyaan publik tentang standar pembuktian kualifikasi formal para pembuat undang-undang.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Tanggapan Dasco yang menunjuk pada keterbukaan data KPU dapat dibaca sebagai upaya menenangkan tekanan publik dengan menegaskan bahwa mekanisme verifikasi formal sudah tersedia pada tahap pencalonan. Di sisi lain, inisiatif petisi menunjukkan sebagian masyarakat menilai akses yang ada belum memadai untuk memulihkan kepercayaan, sehingga menuntut audit ulang dan pengungkapan sukarela yang lebih luas.

## Dasco Juga Bahas Proses RUU Penyadapan

Di kesempatan yang sama, Dasco menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Ia mengklaim DPR telah melibatkan ahli dan masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPR RI.

“Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” katanya. Masukan tersebut, menurut Dasco, diharapkan memperkaya substansi RUU Penyadapan.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Sebagai pimpinan DPR, ia menyatakan pihaknya akan terus mengawasi Komisi III selama pembahasan RUU tersebut berlangsung.

## Latar Belakang Kebutuhan Pengaturan Penyadapan

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa konstitusi belum menetapkan secara rinci mekanisme penyadapan. Batasan mengenai apa yang dilarang dan tidak dilarang, keharusan izin pengadilan, serta jangka waktu penyadapan belum diatur jelas dan tegas dalam undang-undang.

Komisi III kemudian meminta masukan dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menekankan agar setiap pihak yang menggunakan sarana penyadapan wajib mencatat seluruh aktivitas. Catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, dan bila perlu dibuat secara otomatis agar deskripsinya lengkap.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Ia juga mendorong audit berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat dengan izin yang sah. Penyadapan tanpa izin, menurutnya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Dedy menegaskan sifat limitatif penyadapan: hanya untuk mencegah ancaman keamanan dalam negeri dan kejahatan dengan kadar ancaman tinggi, bukan untuk kepentingan pribadi atau sasaran di luar koridor tersebut.

Pembahasan RUU Penyadapan digelar dalam konteks kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo sebagai end-user atau pihak terakhir penerima produk penyadapan. Listyo telah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo, sementara tersangka lain, Ahrie Sonta, dikenai Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH).

## Implikasi bagi Kredibilitas Lembaga

Gabungan isu verifikasi ijazah anggota DPR dan penguatan kerangka hukum penyadapan menempatkan DPR di bawah sorotan ganda: integritas kualifikasi personal para anggotanya dan kapasitas lembaga dalam merespons celah hukum yang berimplikasi pada hak privasi serta akuntabilitas aparat. Tanggapan Dasco yang mengarahkan publik ke data KPU menjawab sebagian pertanyaan formal, sementara petisi dengan puluhan ribu dukungan menandakan tekanan politik untuk langkah verifikasi yang lebih eksplisit dan independen masih berlanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *