Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menempati kawasan Hutan Kota UI. Pernyataan itu disampaikan kampus menyusul sorotan publik setelah pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada Senin, 16 November 2026.
## Klarifikasi Lokasi Pembangunan
Dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa, 17 November 2026, UI menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam area Hutan Kota. Kampus menyebut masih memiliki sejumlah lahan di wilayah tersebut yang berpotensi dikembangkan sebagai fasilitas pendidikan sesuai peruntukannya.
UI memastikan kawasan hutan kota akan tetap dilindungi dan dijaga kelestariannya. Menurut pihak kampus, perluasan akses pendidikan tidak harus berbenturan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen internal kampus. Ia menekankan bahwa akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
## Dukungan terhadap Perluasan Akses Pendidikan
UI menyatakan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Langkah ini dipandang sejalan dengan peran institusi pendidikan tinggi dalam mendorong pemerataan akses pendidikan.
Kampus juga menjelaskan status lahan yang dikelolanya sebagai tanah negara. Dengan status tersebut, apabila negara membutuhkan lahan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
## Potensi Lahan dan Proses Penetapan Lokasi
Selain Hutan Kota UI di sisi Jakarta, kampus menyebut memiliki lahan lain berupa area matang yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Pemanfaatan lahan itu tetap memerlukan kajian dan penilaian agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
Hingga saat ini, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif. Penentuan lokasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dengan mempertimbangkan hasil survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta kesesuaian peruntukan lahan.
Proses tersebut nantinya akan dikoordinasikan oleh UI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial. Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan memastikan keputusan lokasi didasarkan pada data kelayakan dan aturan tata ruang yang berlaku.
## Prinsip Keberlanjutan dalam Pengembangan Fasilitas
UI berharap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampusnya dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, kampus menegaskan bahwa pengembangan fasilitas pendidikan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak mengorbankan kelestarian Hutan Kota UI.
Dengan penegasan ini, UI menempatkan dua kepentingan—perluasan pendidikan dan perlindungan lingkungan—sebagai hal yang dapat berjalan beriringan, sepanjang lokasi dan pemanfaatannya diatur sesuai kajian serta ketentuan yang berlaku.














