MPR Undur Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember atas Usulan Presiden

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menunjukan surat pengunduran diri Gibran
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Jadwal Paripurna MPR Dipindah dari 2 Desember ke 9 Desember

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan memundurkan rangkaian prosesi pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Jadwal yang semula ditetapkan pada 2 Desember 2026 digeser menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah MPR menggelar rapat gabungan sebagai respons terhadap surat resmi yang dikirim Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi usulan agar sidang paripurna diundur demi memberi ruang bagi pembahasan lebih lanjut mengenai sosok calon wakil presiden.

## Alasan Presiden Meminta Penundaan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi serta berbagai tokoh. Atas dasar itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna pemilihan jabatan wakil presiden digelar pada 9 Desember.

Pernyataan Muzani disampaikan di kompleks parlemen pada Senin, 16 November 2026, sehari sebelum pemberitaan terkait keputusan penjadwalan ulang tersebut.

## Masih Lebih Cepat dari Batas Waktu Konstitusional

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Meskipun digeser, jadwal 9 Desember tetap berada jauh di dalam batas waktu yang diizinkan. Tenggat 60 hari untuk proses penggantian jatuh pada 11 Januari 2027, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3. Dengan demikian, pelaksanaan paripurna pada 9 Desember masih lebih cepat 33 hari dari batas akhir tersebut.

Dalam sidang paripurna nanti, MPR akan memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru pengganti Gibran dari satu di antara dua nama yang diusulkan Presiden.

## Batas Waktu Penyerahan Dua Nama Calon

Ketentuan teknis waktu pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 mengatur bahwa Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelum sidang.

Jika dihitung mundur 14 hari dari 9 Desember, dua nama usulan calon wakil presiden pengganti Gibran harus sudah diterima MPR pada Rabu, 25 November.

## Mekanisme Pemilihan Belum Diputuskan

Hingga saat ini, Muzani belum menetapkan apakah pemilihan satu dari dua nama tersebut akan dilakukan melalui voting atau melalui musyawarah untuk mufakat. Menurutnya, detail mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna akan disiapkan oleh panitia ad hoc.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Panitia ad hoc pula yang nantinya akan menjelaskan aspek teknis pelaksanaan sidang secara lebih rinci.

## Latar Belakang Kekosongan Jabatan Wapres

Gibran resmi berhenti dari jabatan wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis, 12 November. Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah polemik terkait surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Di DPR, isu surat tersebut sempat direspons melalui proses politik hak menyatakan pendapat (HMP), yang didukung 120 dari sekitar 580 anggota DPR.

Namun, dalam pernyataannya setelah mengundurkan diri, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu merupakan pilihan pribadinya dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia menyebut langkah tersebut sebagai pilihan terbaik, meskipun bukan keputusan yang mudah.

## Implikasi Jadwal Baru bagi Proses Politik

Dengan penundaan ke 9 Desember, ruang dialog antara Presiden dan koalisi menjadi lebih longgar sebelum dua nama calon diserahkan paling lambat 25 November. Di sisi lain, MPR tetap bergerak dalam koridor waktu yang lebih cepat dari batas 60 hari, sehingga proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru tetap dapat diselesaikan sebelum tenggat 11 Januari 2027.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *