Komisi III DPR dan Baintelkam Polri Bahas Pengaturan RUU Penyadapan

Suasana rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, dan tindakan atau kegiatan lain yang dila
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Komisi III DPR Gelar RDP Bersama Baintelkam Polri

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Pertemuan tersebut digelar bersama Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Senin, 16 November 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan bahwa hingga saat ini konstitusi belum mengatur secara rinci mekanisme penyadapan. Menurutnya, batas antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang masih belum tertuang secara tegas dalam undang-undang yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa praktik di lapangan masih beragam. Sebagian penyadapan mensyaratkan izin pengadilan, sementara yang lain dapat dilakukan tanpa izin. Jangka waktu pelaksanaan penyadapan pun belum seragam.

### Masukan Baintelkam Polri terkait Sasaran dan Batasan

Komisi III mengundang Baintelkam Polri agar memberikan masukan atas RUU Penyadapan. Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyampaikan sejumlah poin yang dinilai perlu diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Poin pertama menyangkut sasaran penyadapan. Dedy menegaskan bahwa penyadapan tidak boleh ditujukan kepada sembarang orang. Sifatnya limitatif dan hanya diarahkan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Ia secara tegas menolak penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan, apalagi jika dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menurutnya, pelaksanaan harus tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Izin Tertulis, Jangka Waktu, dan Pemisahan Peran

Dedy menyarankan agar setiap proses penyadapan memperoleh izin tertulis dari pihak yang berwenang. Di lingkungan Polri, jangka waktu yang diatur adalah satu bulan. Dokumen izin juga perlu mencantumkan pihak-pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan perlunya pemisahan peran atau kompartementasi: pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis berada pada fungsi yang terpisah. Pemisahan ini dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol.

Seluruh rangkaian proses penyadapan, lanjutnya, wajib dicatat dan tidak boleh diubah maupun dihapus.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

### Pengawasan dan Sanksi atas Penyalahgunaan

Dalam pelaksanaan, pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Baintelkam Polri, didukung fungsi inspektorat serta fungsi Profesi dan Pengamanan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Dedy juga menekankan pentingnya sanksi tegas apabila terjadi penyalahgunaan. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana melalui peradilan umum merujuk Pasal 258 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Sanksi kode etik profesi Polri merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dapat dikenakan baik kepada pelaksana maupun pemberi perintah penyadapan.

### Latar Belakang Prioritas Pembahasan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR membuka peluang untuk membahas dan mempercepat penanganan RUU Penyadapan. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

RUU Penyadapan telah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Rancangan tersebut dimasukkan dalam revisi Prolegnas bersama RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi serta RUU Hukum Masyarakat Adat di Badan Legislasi DPR pada akhir 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *