MPR Republik Indonesia memutuskan menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula digelar Rabu, 2 Desember 2026, dimundurkan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
## Perubahan Jadwal dari Rabu Pon ke Rabu Kliwon
Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa sejumlah fraksi mendorong perubahan hari sidang. Niatan tersebut mengalihkan pelaksanaan dari Rabu Pon pada 2 Desember menjadi Rabu Kliwon pada 9 Desember, atau sekitar seminggu lebih lambat dari rencana awal.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
## Alasan Penyesuaian Agenda Legislatif

Menurut Habiburokhman, penundaan dilakukan agar sidang tidak berbenturan dengan kegiatan anggota DPR dan DPD. Benturan tersebut mencakup jadwal di tingkat komisi maupun program kunjungan kerja. Penyesuaian ini dinilai penting agar kehadiran dan fokus anggota MPR dalam sidang penetapan wapres baru dapat lebih terjaga.
## Proses Verifikasi Tetap Didorong Berjalan
Meskipun jadwal sidang paripurna diundur, Habiburokhman mengusulkan agar proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden tetap dimulai sejak sekarang. Usulan itu didasarkan pada batas waktu 14 hari untuk pengajuan nama calon wapres. Ia sendiri ditunjuk partainya sebagai anggota tim verifikasi dan menekankan pentingnya persiapan sejak dini.
## Latar Belakang Keputusan MPR
Sebelumnya, rapat gabungan MPR menetapkan bahwa sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Rapat yang sama juga menyepakati pengiriman surat kepada presiden agar mengajukan dua nama calon wakil presiden, serta pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

Rangkaian proses ini bermula setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026. Dengan pengunduran diri tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
## Mekanisme Pemilihan di Sidang Paripurna
Dalam sidang paripurna, dua calon yang telah diusulkan dan lolos verifikasi persyaratan akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan. Anggota MPR kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila suara berimbang, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden yang menentukan salah satu dari kedua calon. Wakil presiden terpilih selanjutnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR, dan pelantikan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MPR.
## Implikasi Penjadwalan Ulang
Pemunduran sidang ke 9 Desember 2026 memberi ruang tambahan bagi penyesuaian agenda legislatif, tetapi tetap berada dalam batas waktu 60 hari sejak pengunduran diri. Dengan verifikasi yang diusulkan berjalan lebih awal, proses administratif dan politik menuju penetapan wapres pengganti diharapkan tetap tertib dan sesuai ketentuan konstitusional.














