Perbedaan Keputusan Mundur Gibran dan Bung Hatta dari Jabatan Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Presiden Prabow
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Pengunduran Diri Gibran sebagai Wakil Presiden

Tanggal 12 November 2026 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun 23 hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keputusan untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Langkah tersebut diambil di tengah sorotan publik terkait status ijazah SMA atau dokumen setara miliknya. Pada akhir Oktober, Mahkamah Agung melalui putusan di tingkat kasasi menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau setara dari luar negeri.

Penyerahan Surat dan Pernyataan Resmi

Pada Kamis, 12 November, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu, ia mempublikasikan sebuah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusan mundurnya tidak berhubungan dengan persoalan ijazah. Ia menekankan bahwa seluruh dokumen pendidikannya tersedia dan lengkap.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” ujarnya dalam unggahan video tersebut.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Nama-nama seperti Dasco, Sugiono, dan Muzani sempat disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai bursa calon wakil presiden pengganti.

Preseden Sejarah: Pengunduran Diri Mohammad Hatta

Gibran bukan tokoh pertama di Indonesia yang memilih berhenti dari jabatan wakil presiden. Pada Desember 1956, Mohammad Hatta juga memutuskan mundur sebagai Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Sukarno.

Latar Belakang Perbedaan Pandangan Politik

Keputusan Hatta lahir dari perbedaan pandangan politik dengan Sukarno dalam cara menjalankan pemerintahan. Hatta secara terbuka mengakui bahwa ia meletakkan jabatan karena tidak sepaham dengan Bung Karno.

Pada 1955, Hatta mengirim surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono, yang berisi permintaan pengunduran diri. DPR awalnya menolak dan masih berharap Hatta mengubah pendiriannya. Namun Hatta tetap teguh pada pilihannya.

Undated file picture of Mohammad Hatta, who was Indonesia
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Setelah penolakan tersebut, ia kembali mengirim surat kepada DPR pada 23 November 1956. Dalam surat itu, Hatta menyatakan akan mengakhiri masa jabatannya terhitung sejak 1 Desember 1956. Permintaan itu akhirnya disetujui DPR. Melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, Hatta secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kritik Setelah Mundur

Sekitar empat tahun kemudian, pada pertengahan 1960, Hatta menerbitkan pamflet berjudul “Demokrasi Kita” yang dimuat dalam majalah Pandji Masyarakat yang diasuh Buya Hamka. Isi pamflet tersebut berisi kritik terhadap penerapan sistem demokrasi terpimpin oleh Sukarno yang berlaku sejak 1959. Hatta menilai praktik tersebut telah menyimpang dari konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Membandingkan Dua Keputusan Mundur

Secara substansi, keduanya sama-sama meninggalkan jabatan wakil presiden sebelum masa bakti berakhir. Namun konteksnya berbeda. Pengunduran diri Hatta dilandasi perbedaan arah politik dan pandangan tentang tata kelola negara dengan presiden yang didampinginya. Sementara pengunduran diri Gibran berlangsung dalam situasi kontroversi terkait dokumen pendidikan, meskipun ia sendiri menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak terkait isu ijazah.

Kedua peristiwa ini menegaskan bahwa jabatan wakil presiden di Indonesia pernah ditinggalkan di tengah masa tugas, baik karena alasan perbedaan ideologis maupun karena dinamika politik dan hukum yang berkembang pada masanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *