## Pengungkapan Aset Hasil Operasi Judol Lintas Negara
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyita aset keuangan senilai Rp28 miliar yang diyakini berasal dari aktivitas pencucian uang situs judi online. Dana tersebut tersebar di 322 rekening perbankan yang diduga berfungsi sebagai penampungan hasil operasional situs perjudian daring dengan infrastruktur server di Finlandia dan Amerika Serikat.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menyampaikan detail penyitaan itu dalam konferensi pers pada Senin, 16 November. Ia menjelaskan bahwa langkah penyitaan dan pemblokiran rekening dilakukan setelah kepolisian menerima laporan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Suhasto, penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sebanyak 322 rekening perbankan diblokir, dengan total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458.
## Awal Penemuan Situs dan Pola Operasional
Penyelidikan bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Pada 2025, petugas menemukan situs judi online berinisial A. Penggunaan inisial, kata Suhasto, dilakukan karena aktivitas perjudian daring tersebut masih berjalan hingga kini, baik dengan identitas situs yang sama maupun dengan nama berbeda.

Setelah temuan awal, penyidik mendalami sistem bit, skema pembayaran, dan pola penawaran di platform tersebut. Metode setoran yang teridentifikasi mencakup QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, serta transfer pulsa.
Di dalam situs, pemain menempatkan nilai taruhan tertentu untuk mengakses berbagai jenis permainan, antara lain live casino, balapan, togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, poker, dan e-sport, termasuk skema promosi yang ditawarkan pengelola.
## Infrastruktur Luar Negeri dan Upaya Menghindari Pelacakan
Sindikat pengelola situs dinilai memanfaatkan server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat. Penempatan infrastruktur di luar negeri itu, menurut penjelasan pejabat Bareskrim, ditujukan untuk menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.
Bareskrim telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna mengidentifikasi serta memblokir akses situs dari dalam negeri. Pemblokiran tersebut membuat situs tidak dapat dibuka secara langsung dari Indonesia. Namun, karena server tetap berada di luar negeri, pengguna masih dapat menjangkau platform itu melalui VPN.
## Rekening Nominee dan Kerja Sama dengan PPATK

Penyidik kemudian menemukan bahwa sejumlah rekening atas nama perorangan dipakai untuk menampung dana deposit pemain. Dalam pendalaman kasus, rekening-rekening itu diketahui dibuat menggunakan identitas orang lain. Imbalan yang diberikan untuk penyediaan satu rekening disebut berada di kisaran ratusan ribu rupiah.
Kerja sama dengan PPATK dilanjutkan untuk menelusuri aliran dana dan memetakan pola transaksi yang diduga dipakai menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membongkar skema pencucian uang yang menyertai operasional situs.
## Status Perkara dan Ancaman Pidana
Hingga konferensi pers tersebut, Bareskrim belum menetapkan tersangka yang diduga berperan sebagai beneficial owner atau penerima manfaat utama dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil judol ini.
Suhasto menambahkan, apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi—termasuk pada rekening yang berstatus dormant atau nominee—isi rekening akan disita dan ditempatkan ke rekening penampungan untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Mekanisme itu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan/atau Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman yang melekat mencakup pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.
## Implikasi Penegakan Hukum
Penyitaan ratusan rekening dan aset miliaran rupiah ini menandai fokus aparat pada sisi keuangan operasional judi online, bukan hanya pemblokiran akses situs. Dengan server di luar negeri dan penggunaan rekening nominee, sindikat dinilai berupaya memutus jejak digital dan finansial di dalam negeri. Koordinasi antara Bareskrim, PPATK, dan Komdigi menjadi rangkaian langkah untuk memutus rantai penampungan dana, meskipun akses melalui VPN dan pergantian identitas situs masih menjadi tantangan operasional yang diakui penyidik.
















