Kasasi Nurhadi Ditolak MA, KPK Siap Eksekusi Vonis Gratifikasi dan TPPU

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi (tengah) berjalan untuk mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Sekretaris Mahkamah Agung periode 20112016, Nurhadi divonis 5 tahun penjara karena din
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Putusan Kasasi Mengukuhkan Vonis Mantan Sekretaris MA

Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dengan penolakan tersebut, vonis lima tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan tetap berlaku dan menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menjalankan eksekusi hukuman.

Keputusan kasasi itu tercatat dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 dan dibacakan pada Kamis, 29 Oktober. Majelis hakim diketuai Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori. Dari sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketahui bahwa majelis menolak kasasi baik dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa.

## KPK Akan Menindaklanjuti Eksekusi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaga antirasuah, melalui jaksa eksekusi, akan menindaklanjuti putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah itu mencakup pelaksanaan pidana badan serta pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Menurut Budi, putusan yang telah berkekuatan hukum ini mencerminkan proses penegakan hukum yang berjalan taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil maupun materiil. KPK memandang penanganan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

## Jejak Putusan di Tingkat Sebelumnya

Sebelum kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan vonis terhadap Nurhadi sehingga hukuman lima tahun penjara tetap dipertahankan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tipikor Pusat menjatuhkan pidana penjara lima tahun serta denda Rp500 juta dengan subsidi 140 hari kurungan apabila denda tidak dibayar.

Selain itu, hakim juga memerintahkan Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, ia menghadapi pidana penjara tambahan selama tiga tahun sebagai subsidi.

## Implikasi bagi Penegakan Hukum

Dengan ditolaknya kasasi, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat menunda pelaksanaan putusan. KPK kini berada pada tahap eksekusi, yang mencakup pemenjaraan serta penagihan uang pengganti demi pemulihan kerugian negara. Kasus ini menegaskan rangkaian pemeriksaan dari pengadilan tipikor, banding, hingga kasasi telah selesai, dan fokus bergeser pada implementasi hukuman serta pengembalian aset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *