Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menuntaskan tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perbankan syariah yang melibatkan PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Pada Kamis, 12 November 2026, lembaga pengawas tersebut menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas dalam proses yang dikenal sebagai Tahap II.
## Identitas Tersangka dan Pokok Perkara
Kedua tersangka yang dilimpahkan adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis bank pembiayaan rakyat syariah tersebut.
Menurut keterangan OJK yang dikutip dari siaran pers pada Jumat, 13 November 2026, keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sejalan dengan ketentuan maupun tujuan pemberian fasilitas. Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung dalam kurun waktu Mei 2018 hingga September 2021.
Perkara ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah. Potensi kerugian yang timbul dari rangkaian transaksi itu diperkirakan mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
## Proses Pelimpahan Berkas
Sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK terlebih dahulu menyelesaikan Tahap I dengan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Pada 11 November 2026, pihak kejaksaan menyatakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap melalui status P-21. Kelengkapan berkas itu kemudian membuka jalan bagi pelimpahan tersangka beserta alat bukti ke Kejari Banyumas sehari kemudian.
## Dasar Hukum yang Dikenakan
Penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai sangkaan alternatif, dikenakan pula Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah dalam bentuk perubahannya, atau Pasal 63 ayat (2) sesuai ketentuan yang diatur dalam revisi undang-undang yang sama.
## Latar Belakang Pengawasan dan Penegakan Hukum
OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pengawasan yang telah dijalankan secara bertahap. Proses tersebut meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga akhirnya memasuki tahap penyidikan.
Penyerahan kedua tersangka diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga integritas industri perbankan, serta melindungi kepentingan masyarakat. OJK juga menekankan komitmen untuk terus mempererat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, agar penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berlangsung secara profesional, tegas, dan konsisten.
