Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman itu dijadwalkan berlangsung sebelum proses pemilihan dan pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
## Pengumuman Terbuka Sebelum Paripurna
Ketua Tim Verifikasi cawapres baru, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa nama-nama tersebut memang harus disampaikan secara terbuka. Ia menyampaikan hal itu usai rapat gabungan di kompleks parlemen, Senin (16/11).
Menurut Rerie, proses verifikasi bersifat terbuka sehingga publik dapat ikut menyaksikan. Transparansi ini menjadi bagian dari mekanisme resmi pengisian jabatan wakil presiden pengganti yang sedang dijalankan MPR.
## Batas Waktu Penyerahan Nama
Selain rencana pengumuman, MPR juga menetapkan tenggat bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Batas waktu tersebut jatuh pada Rabu, 25 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penentuan tenggat merujuk pada ketentuan yang berlaku, yaitu 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026. Ia menegaskan bahwa kesepakatan mengenai batas waktu terakhir telah dicapai dalam pembahasan internal.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD,” ujar Muzani.
## Landasan Aturan Tata Tertib MPR
Ketentuan soal jangka waktu penyerahan nama telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR dalam waktu 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
Dengan menghitung mundur 14 hari dari 9 Desember 2026, dua nama usulan cawapres pengganti Gibran yang dikirim Presiden Prabowo ke MPR harus sudah diterima paling lambat Rabu, 25 November.
Bunyi ketentuan tersebut menegaskan kewajiban Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta persyaratan lengkapnya kepada Pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.

## Susunan Tim Verifikasi dan Pelantikan
Dalam rangkaian penyesuaian jadwal paripurna, MPR juga menetapkan struktur tim yang akan menangani proses tersebut. Lestari Moerdijat (Rerie), Wakil Ketua MPR dari NasDem, ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi untuk memeriksa dua nama cawapres usulan presiden.
Sementara itu, Tim Ad Hoc yang bertugas terkait pelantikan wakil presiden dipimpin oleh Wakil Ketua MPR dari PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
## Implikasi Jadwal dan Proses Konstitusional
Penetapan tenggat 25 November dan rencana pengumuman sebelum sidang 9 Desember 2026 mencerminkan upaya MPR menyesuaikan proses pengisian jabatan wakil presiden dengan kerangka aturan yang ada. Kewajiban mengusulkan dua nama sesuai Undang-Undang Dasar menjadi acuan utama, sementara verifikasi terbuka diharapkan memberi kejelasan bagi publik mengenai calon yang diajukan.
Dengan penunjukan tim verifikasi dan tim ad hoc pelantikan, MPR menata tahapan administratif dan prosedural menjelang sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti. Seluruh rangkaian ini berpijak pada surat dan usulan yang disampaikan Presiden terkait pengisian posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.















