Kapolda NTT Pastikan Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Yosef Lede Dituntaskan

Ilustrasi kekerasan, Ilustrasi, kekerasan, penculikan, korban, penyiksaan, trauma, PTSD, KDRT
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Kapolda NTT Tegaskan Komitmen Penuntasan Kasus

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol Reza Arief Dewanto menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berdialog dengan gabungan aliansi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di gerbang Mapolda NTT pada Senin sore, 16 November 2026.

Aksi unjuk rasa tersebut menuntut penuntasan kasus dugaan pemerkosaan yang disangkakan kepada Bupati Kupang. Di hadapan massa aksi, Reza menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa hambatan.

“Saya pastikan kasus ini maju terus,” ujar Reza. Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam penanganan perkara ini. “Buat saya tidak ada kata mundur, gas terus,” tegasnya untuk meyakinkan para demonstran.

## Tidak Ada Intervensi dalam Proses Hukum

Kapolda NTT menekankan bahwa penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh perempuan berinisial RWM (21) berjalan tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Menurut Reza, institusinya memperoleh banyak dukungan agar kasus ditangani secara profesional dan akuntabel.

Sikap tersebut disampaikan sebagai respons atas desakan publik yang menginginkan proses hukum berjalan transparan, terutama karena terlapor merupakan pejabat daerah aktif. Komitmen ini menjadi sinyal bahwa status pejabat tidak akan menjadi penghalang dalam penegakan hukum.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Tuntutan Mahasiswa: Penerapan UU TPKS dan Penetapan Tersangka

Dalam demonstrasi di Mapolda NTT, massa aksi mendesak kepolisian agar menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Bupati Kupang Yosef Lede. Aliansi mahasiswa juga menuntut agar penyidik Polda NTT segera memeriksa Yosef Lede, menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, serta menetapkannya sebagai tersangka.

Ketua GMKI, Andrafiani Umbu Raya, menyampaikan bahwa inti tuntutan aksi adalah agar kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. Desakan ini mencerminkan perhatian publik terhadap penanganan kekerasan seksual, khususnya ketika melibatkan pejabat publik.

## Kronologi dan Detail Laporan Polisi

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM. Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026.

Saat ini, perkara ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. Berdasarkan isi laporan, peristiwa dugaan pemerkosaan terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu malam, 11 November 2026.

Laporan menyebutkan bahwa kejadian berlangsung ketika korban menemui terlapor di rumah dinas karena dijanjikan pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang. Rincian ini menjadi dasar awal bagi penyidik dalam menelusuri rangkaian peristiwa dan hubungan antara pelapor serta terlapor.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Sikap Bupati Kupang terhadap Proses Hukum

Ketika dikonfirmasi, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya di Rumah Dinas Bupati Kupang pada Sabtu sore, 14 November 2026.

“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” kata Yosef Lede kepada CNNIndonesia.com. Ia berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.

“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” ujarnya. Yosef juga berharap laporan tersebut segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar perkara menjadi terang benderang.

## Implikasi Penanganan Kasus

Pernyataan Kapolda NTT di hadapan massa aksi menempatkan institusi kepolisian di bawah sorotan publik terkait kecepatan dan ketegasan penanganan. Kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan serta kemungkinan penetapan tersangka menjadi titik krusial yang ditunggu masyarakat, sejalan dengan desakan penerapan UU TPKS.

Sementara itu, sikap Bupati Kupang yang menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik membuka ruang bagi pemeriksaan resmi. Proses selanjutnya akan menentukan arah perkara, termasuk kejelasan posisi hukum terlapor dan perlindungan terhadap pelapor sesuai mekanisme yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *