OJK dan BI Perluas Jangkauan LAPS SJK ke Industri Sistem Pembayaran demi Percepatan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Ilustrasi OJK (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sumber: CNBC Indonesia Market

## Penguatan Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkokoh kerangka pelindungan konsumen di sektor keuangan melalui perluasan cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Perluasan tersebut kini mencakup industri sistem pembayaran, yang sebelumnya berada di luar jangkauan layanan lembaga tersebut.

Langkah penguatan diwujudkan lewat penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI. Dokumen tersebut mengatur tata cara kerja sama serta koordinasi penyelesaian sengketa di sektor keuangan melalui lembaga alternatif. Dengan kerja sama ini, kedua otoritas menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi agar sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran dapat ditangani secara lebih terpadu.

## Tujuan Perluasan dan Harapan terhadap Industri

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyatakan bahwa perluasan layanan diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif. Pada saat yang sama, inisiatif ini dinilai dapat menekan potensi kerugian yang dialami masyarakat.

Ia menekankan bahwa setiap pengaduan konsumen seharusnya dimanfaatkan industri jasa keuangan sebagai bahan evaluasi. Perbaikan dapat mencakup produk, layanan, proses bisnis, hingga perilaku pelaku usaha. Menurut Dicky, laju inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan pelindungan konsumen. Ia menegaskan bahwa otoritas dan industri tidak boleh menunggu hingga masalah membesar baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan, katanya, perlu menjadi pembelajaran untuk menyempurnakan produk, proses, perilaku, dan pengawasan.

Dicky menambahkan bahwa sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga terkait, serta industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Ruang lingkup upaya tersebut meliputi pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

## Koordinasi OJK–BI dan Landasan Operasional LAPS SJK

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama akan memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS, sesuai kewenangan masing-masing. OJK dan BI berkomitmen terus meningkatkan sinergi guna mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.

LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses.

Perluasan kewenangan semakin terbuka setelah BI memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar LAPS SJK dapat menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI. Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi itu memberi pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan, ataupun melalui pengadilan, apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.

## Mekanisme Penyelesaian: dari IDR hingga EDR

Dalam kerangka yang berlaku, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi lini pertama pelindungan konsumen atau first line of defense. Pelaku usaha bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan lewat mekanisme internal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau menempuh jalur pengadilan.

Sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK adalah sengketa bersifat keperdataan yang telah melalui proses penanganan pengaduan internal oleh pelaku usaha, namun belum menghasilkan kesepakatan. Selain itu, sengketa tersebut tidak sedang dalam proses dan belum memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

## Implikasi dan Kesiapan Implementasi

OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung implementasi petunjuk pelaksanaan bersama. Penguatan penanganan pengaduan di tingkat pelaku usaha juga dinilai krusial agar penyelesaian sengketa berjalan efektif, adil, dan memberikan kepastian bagi konsumen maupun industri keuangan.

Dengan perluasan cakupan ke industri sistem pembayaran, jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi lebih luas. Konsumen di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran memperoleh akses yang lebih terstruktur untuk menempuh penyelesaian alternatif, sementara industri didorong memperbaiki tata kelola pengaduan sejak tahap paling awal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *