Tiga Warga Ajukan Uji Materiil Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK)
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Tiga warga negara Indonesia resmi mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu menyasar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Permohonan tercatat dengan nomor registrasi 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026. Para pemohon adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Informasi mengenai perkara ini dilaporkan dari Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Norma yang Diuji

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Bagian penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Menurut para pemohon, konstruksi norma ini bermasalah karena tidak merinci syarat, kualifikasi, maupun parameter objektif yang dapat dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat. Seluruh penafsiran mengenai keadaan yang memungkinkan pemberhentian tidak dengan hormat diserahkan kepada MPR.

## Alasan Konstitusional Para Pemohon

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Dalam pokok permohonan, ketiga warga menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka berargumen bahwa ketiadaan klasifikasi yang jelas mengenai syarat dan kualifikasi pemberhentian tidak dengan hormat menimbulkan kekosongan hukum.

Para pemohon menekankan bahwa pendelegasian penuh penentuan status pemberhentian kepada diskresi politik MPR memicu ketidakpastian konstitusional. Dalam dokumen permohonan dikutip pernyataan bahwa norma itu justru mengembalikan kepada MPR untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Menurut mereka, penyerahan nasib hukum dan moral seorang mantan kepala negara atau wakil kepala negara kepada diskresi politik murni tanpa batasan parameter objektif bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketika pemberhentian dikembalikan ke ruang diskresi politik MPR, mekanisme penegakan konstitusi dinilai berisiko bergeser dari peradilan konstitusi yang objektif dan terukur menjadi kompromi serta kalkulasi politik kekuasaan yang rentan subjektivitas.

## Konteks Dinamika Ketatanegaraan

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Dalam berkas permohonan, para pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden yang sempat bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses di parlemen tidak dilanjutkan setelah Gibran menyatakan berhenti.

Dari peristiwa semacam itu, para pemohon mengangkat pertanyaan mendasar: jika skenario pemberhentian benar-benar dieksekusi hingga ujung proses, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan—dengan hormat atau tidak dengan hormat. Jika diputus dengan hormat, mereka mempertanyakan instrumen dan alat ukur objektifnya. Sebaliknya, jika diputus tidak dengan hormat, mereka mempertanyakan parameter yuridis yang melandasinya, termasuk apakah terdapat undang-undang khusus yang mengatur kualifikasi rinci mengenai batasan pelanggaran.

Menurut pemohon, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menemui jalan buntu karena norma yang diuji tidak menyediakan instrumen hukumnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi politik MPR.

## Petitum yang Diajukan

Dalam petitum, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai alternatif, mereka meminta pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dengan pembedaan yang lebih rinci. Dalam usulan pemaknaan itu, pemberhentian dengan hormat meliputi pengunduran diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberhentian akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya. Adapun pemberhentian tidak dengan hormat meliputi dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan melakukan perbuatan tercela.

Perkara ini menempatkan kembali perhatian publik pada kejelasan standar hukum terkait status pemberhentian pejabat tertinggi negara dan implikasinya terhadap hak pensiun yang diatur dalam undang-undang lama tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *