## Target Legislasi Komisi III
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menempatkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan sebagai salah satu agenda yang diharapkan selesai dibahas dan disahkan dalam masa sidang II hingga akhir 2026. Target tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, ketika mengusulkan agar rancangan tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2026 di rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (17/11).
Dalam forum tersebut, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanyakan kepastian jadwal penyelesaian. Hinca menjawab bahwa pembahasan akan dikejar agar dapat diselesaikan pada tahun yang sama, dengan harapan target tersebut tercapai.
## Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026
Usulan Komisi III mendorong Baleg untuk mengevaluasi daftar Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini, RUU Penyadapan belum tercantum dalam daftar prioritas tersebut. Bob Hasan menjelaskan bahwa rancangan ini semula merupakan usulan inisiatif Baleg, namun belum dialihkan secara formal ke Komisi III, meskipun Komisi III telah memulai rapat pendahuluan dan kajian bersama Badan Keahlian DPR.

Langkah evaluasi ini menjadi penting agar status inisiatif, penugasan komisi, dan penempatan dalam Prolegnas selaras dengan kegiatan pembahasan yang sudah berjalan.
## Latar Belakang dan Momentum Pembahasan
RUU Penyadapan mengemuka seiring kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sehari sebelum usulan di Baleg, DPR telah membahas rancangan tersebut bersama Baintelkam Polri. Hinca menekankan bahwa situasi dan kondisi yang berkembang membuat pengaturan penyadapan perlu didahulukan dan diprioritaskan.
Optimisme penyelesaian pada 2026 juga dikaitkan dengan kemajuan RUU Perampasan Aset, yang disebut telah memasuki tahap akhir pembahasan. Dengan satu rancangan prioritas lain yang sudah mendekati finalisasi, Komisi III memandang ruang untuk menyelesaikan RUU Penyadapan dalam rentang waktu yang sama masih terbuka.
## Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2027

Pada kesempatan yang sama, Hinca mengajukan lima rancangan undang-undang usulan Komisi III untuk pertimbangan Prioritas 2027, yaitu:
– RUU Jabatan Hakim
– RUU Hukum Acara Perdata
– RUU Narkotika dan Psikotropika
– RUU Penyadapan
– RUU Pelaksanaan Pidana Mati
Penempatan RUU Penyadapan baik dalam evaluasi Prolegnas 2026 maupun daftar usulan 2027 menunjukkan bahwa pengaturan tata cara dan kewenangan penyadapan dipandang sebagai bagian dari agenda legislasi di bidang hukum dan keamanan yang terus didorong Komisi III.
## Implikasi Proses Legislasi
Masuknya RUU Penyadapan ke jalur evaluasi Prolegnas berimplikasi pada penyesuaian prioritas legislasi di DPR. Jika disepakati sebagai prioritas 2026, pembahasan dapat dipercepat dalam masa sidang berjalan. Sebaliknya, jika penempatan formal belum final, rancangan tetap dapat berlanjut melalui jalur kajian Komisi III sambil menunggu penyesuaian status inisiatif dari Baleg. Kejelasan alokasi prolegnas akan menentukan seberapa cepat rancangan ini bergerak dari tahap pendahuluan menuju pembahasan substansi dan pengesahan.













