Setelah mendapat keluhan warga terkait penebangan pohon dan pembongkaran trotoar, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) Kota Jakarta Selatan kembali melakukan penghijauan di kawasan Jalan Pejaten Raya. Penanaman ulang dilakukan di area swalayan di Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, sebagai respons atas polemik yang sempat viral di media sosial.
## Latar Belakang Keluhan Warga
Sebelumnya beredar video yang mempertanyakan pembongkaran trotoar dan penebangan pohon di depan Jalan Pejaten Raya Nomor 48, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aktivitas tersebut dikaitkan dengan pembukaan akses keluar-masuk kendaraan menuju sebuah bangunan baru di lokasi itu. Selain penebangan pohon, laporan warga juga menyoroti hilangnya trotoar dan penutupan drainase di ruas jalan tersebut.
Akun resmi Kecamatan Pasar Minggu menanggapi isu tersebut dengan menyatakan bahwa penebangan pohon telah memiliki izin dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Jati Padang dan melalui prosedur yang ditetapkan. Menurut keterangan kecamatan, pohon yang ditebang berada dalam kondisi rapuh dan rawan tumbang sehingga dinilai berpotensi membahayakan masyarakat. Penggantian pohon dan penanaman ulang juga disebut telah dilakukan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Pasar Minggu.
## Penanaman Kembali oleh Sudin Tamhut Jaksel
Kepala Sudin Tamhut Jakarta Selatan Herlina Merinda memastikan bahwa pohon sudah kembali tertanam di lokasi yang sama. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada rekomendasi teknis penebangan pohon dari Dinas Tamhut. Pihaknya menanam tiga pohon tabebuya di tempat yang sebelumnya diisi tiga pohon yang ditebang untuk membuka akses kendaraan.
Herlina menegaskan bahwa kewajiban penggantian pohon akibat penebangan telah dipenuhi oleh pihak pemohon. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon, yang mewajibkan pemohon mengganti pohon di lahan publik yang direkomendasikan.
## Konfirmasi Camat dan Program Penghijauan Lanjutan

Camat Pasar Minggu Guguk Trirahayu mengonfirmasi bahwa Sudin Tamhut Jakarta Selatan telah melakukan penanaman kembali di lokasi tersebut. Selain di Jalan Pejaten Raya, pohon pengganti juga ditanam di kawasan RTH Kebagusan.
Guguk menambahkan bahwa pihaknya terus menggencarkan kegiatan penghijauan di wilayah Pasar Minggu. Dalam waktu dekat, penanaman pohon dijadwalkan kembali melalui program Jumat Menanam pada Jumat pekan ini. Ia berharap langkah tersebut menambah jumlah vegetasi dan memperluas kawasan hijau sehingga lingkungan Pasar Minggu semakin asri.
## Respons Gubernur soal Penebangan Pohon Keropos
Menyikapi polemik di Jalan Pejaten Raya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa penebangan pohon yang sudah keropos diizinkan, terutama sebagai langkah preventif menjelang musim hujan. Ia menyampaikan hal itu sebagai respons atas laporan warga mengenai penebangan di lokasi tersebut.
Pramono menjelaskan bahwa ia menerima banyak laporan tentang pohon yang keropos hingga sekitar 50 persen dan berpotensi tumbang. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan mengizinkan penebangan pohon dalam kondisi serupa, dengan catatan tindakan preventif dilakukan atas izin dinas terkait menjelang musim hujan.
## Implikasi dan Upaya Pemulihan Ruang Hijau
Kasus di Pejaten Raya menyoroti ketegangan antara kebutuhan akses bangunan baru dan perlindungan vegetasi serta fasilitas pejalan kaki di kawasan padat Jakarta Selatan. Dengan penanaman ulang tiga pohon tabebuya di lokasi semula, ditambah penanaman di RTH Kebagusan, otoritas setempat berupaya memenuhi kewajiban penggantian sesuai Pergub Nomor 24 Tahun 2021 sekaligus merespons keluhan publik.
Keberlanjutan program seperti Jumat Menanam di Pasar Minggu menjadi bagian dari upaya memperluas tutupan hijau di tingkat kecamatan. Di sisi lain, penjelasan pejabat mengenai izin PTSP, kondisi pohon yang rapuh, serta kebijakan preventif penebangan pohon keropos menegaskan bahwa setiap penebangan tetap harus melalui prosedur resmi Dinas Pertamanan agar risiko keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat dikelola secara berimbang.















