DPR Akan Kaji Rencana Pemindahan Sebagian Populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo berencana untuk memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## DPR Siapkan Kajian atas Wacana Relokasi Badak Jawa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan mengkaji wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.

Menurut Saan, pembahasan akan dilimpahkan kepada Komisi IV yang membidangi urusan kehutanan. Ia menegaskan bahwa parlemen akan meminta komisi terkait membahas isu ini bersama mitra-mitra terkait agar seluruh aspek dapat ditelaah secara menyeluruh.

Saan menekankan pentingnya menimbang sisi positif maupun negatif dari kemungkinan relokasi. Tujuannya, kata dia, agar Badak Jawa tetap terlindungi dari ancaman kepunahan dan dapat hidup dalam kondisi yang nyaman.

## Komisi IV Peringatkan Risiko Pemindahan Tanpa Kajian Mendalam

Sikap lebih berhati-hati datang dari Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman. Melalui keterangan resmi pada Senin, 16 November 2026, ia menegaskan bahwa pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Alex mengingatkan bahwa TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir Badak Jawa di dunia, satwa dengan nama latin *Rhinoceros sondaicus*. Ia menilai bahwa melempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam berpotensi memicu reaksi keras dari komunitas internasional.

Ia juga menyoroti status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site). Habitat di kawasan itu dipandang sebagai habitat utama sekaligus terakhir bagi kelangsungan spesies tersebut.

## Status Perlindungan dan Landasan Hukum

Alex menjelaskan bahwa Badak Jawa berstatus sebagai satwa paling langka dan terancam punah di dunia, sehingga telah memperoleh perlindungan ketat dari berbagai lembaga serta perjanjian internasional.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Pasal 21 ayat 2 melarang setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran atas ketentuan itu diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2.

Atas dasar itu, Alex menyarankan agar pemerintah tidak mengambil keputusan pemindahan Badak Jawa. Ia mendorong pengkajian ulang wacana tersebut, mencakup risiko ekologis hingga aspek pendanaan. Ia memperingatkan agar upaya perlindungan Badak Jawa tidak justru menimbulkan ketidakpastian atas masa depan habitatnya.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Alasan Konservasi: Risiko Bencana di Ujung Kulon

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menilai kawasan Ujung Kulon yang menjadi habitat Badak Jawa rentan terhadap bencana alam. Dalam penjelasan di laman resminya, kementerian menyebut pengembangan habitat kedua sebagai salah satu opsi strategi konservasi jangka panjang.

Langkah itu ditujukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Ancaman yang disebutkan meliputi gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.

## Implikasi Kebijakan ke Depan

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa menempatkan pembuat kebijakan pada titik temu antara kebutuhan mengurangi risiko konsentrasi populasi di satu kawasan dan kewajiban menjaga integritas habitat yang telah diakui secara internasional. Kajian yang akan digelar DPR melalui Komisi IV, bersama masukan dari kementerian dan pihak terkait, diperkirakan menjadi langkah awal untuk menimbang manfaat, risiko ekologis, serta konsekuensi hukum dan pendanaan sebelum keputusan apa pun diambil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *