Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima tawaran dari Universitas Indonesia (UI) untuk mengelola kawasan Hutan Kota UI. Menanggapi tawaran itu, ia menegaskan kesanggupan dan kesiapan Jakarta, sekaligus menyampaikan rencana mengubah kawasan tersebut menjadi kebun raya.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 November 2026.
## Tawaran dari Rektor UI
Pramono mengungkapkan bahwa tawaran pengelolaan Hutan Kota UI datang dari Rektor UI, Heri Hermansyah. Ia menilai Pemprov DKI tidak keberatan menerima usulan itu karena Jakarta masih membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) dalam jumlah yang lebih besar.
Menurutnya, pengelolaan hutan kota setingkat Hutan Kota UI saat ini menjadi beban yang cukup berat jika hanya ditangani sendiri oleh perguruan tinggi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dipandang sebagai opsi yang realistis untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan tersebut secara berkelanjutan.
## Rencana Dua Kebun Raya di Jakarta
Apabila pengelolaan Hutan Kota UI benar-benar diserahkan kepada Pemprov DKI, Pramono merencanakan pengembangannya sebagai kebun raya. Ia membayangkan Jakarta nantinya memiliki dua kebun raya: Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara, dan kebun raya di kawasan UI.
Dengan status kebun raya, kawasan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi, pelatihan, serta fungsi terkait lainnya. Pramono menegaskan bahwa seluruh pengelolaan akan dijalankan oleh Jakarta dengan biaya sendiri.
## Keterbukaan Mengelola RTH di Luar Wilayah DKI
Selain Hutan Kota UI, Pramono juga membuka peluang bagi pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah lain yang secara administratif bukan bagian dari wilayah Jakarta. Ia menyatakan bahwa jika dimungkinkan, Pemprov DKI bersedia mengelola kawasan-kawasan tersebut demi perluasan dan penguatan RTH.
Sikap itu mencerminkan fokus pemerintah provinsi pada penambahan dan pengelolaan ruang hijau, termasuk melalui kerja sama dengan institusi di luar batas administrasi DKI, sepanjang pengelolaan itu dapat dijalankan oleh Jakarta.















