Setelah sekitar tiga bulan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang meluas, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, resmi mengakhiri status tanggap darurat karhutla. Keputusan itu menandai berakhirnya masa penanganan intensif yang berlangsung sejak awal Agustus hingga pertengahan November 2026.
## Akhir Masa Tanggap Darurat Setelah Lima Kali Perpanjangan
Kepala Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026, Dwi Agus Suhartono, menyatakan bahwa status tanggap darurat yang mulai berlaku pada 7 Agustus 2026 secara resmi berakhir pada 14 November 2026. Selama periode tersebut, status itu tercatat diperpanjang sebanyak lima kali. Perpanjangan berulang ini mencerminkan betapa beratnya kondisi kebakaran di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.
Pernyataan tersebut dikutip dari detikcom pada Senin, 16 November 2026. Penghentian status tanggap darurat tidak lepas dari perubahan kondisi di lapangan. Setelah berbulan-bulan diliputi kabut asap, langit di Pangkalan Bun mulai kembali cerah dan membiru pada awal November 2026 seiring masuknya musim hujan. Perbaikan cuaca itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi otoritas untuk menutup masa tanggap darurat.

## Tantangan Operasional di Tengah Fenomena El Nino
Menurut Dwi, penanganan karhutla pada 2026 menjadi ujian berat bagi seluruh personel satgas. Cuaca ekstrem yang terkait fenomena El Nino Godzilla memperburuk situasi dan memperlambat upaya pemadaman. Dampaknya terasa pada ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memadamkan api.
Ia menegaskan bahwa personel menghadapi dua kesulitan utama. Pertama adalah keterbatasan sumber air. Pasokan air di lapangan sudah relatif minim, dan kondisi tersebut semakin parah akibat pengaruh El Nino Godzilla. Tanpa akses air yang memadai, operasi pemadaman menjadi jauh lebih kompleks dan membutuhkan strategi tambahan.
## Akses Sulit dan Beban Logistik di Lapangan

Kendala kedua yang menonjol adalah sulitnya menjangkau lokasi kebakaran. Banyak titik api berada jauh dari jalur yang dapat dilalui kendaraan pemadam. Akibatnya, personel satgas darat terpaksa menempuh perjalanan kaki sambil membawa peralatan pemadaman lengkap, mulai dari mesin alkon, selang, nosel, hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Jarak yang harus ditempuh bervariasi, umumnya antara satu hingga dua kilometer dari titik terakhir di mana mobil tangki masih bisa diparkir. Tidak jarang tim harus menggotong seluruh perangkat pemadaman menuju lokasi api secara manual. Kondisi medan semacam ini menambah kelelahan personel sekaligus memperlambat respons di titik-titik kritis.
## Gangguan Distribusi BBM dan Upaya Optimalisasi Sumber Daya
Selain masalah air dan akses, satgas juga menghadapi gangguan pada rantai logistik, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Distribusi BBM sempat terganggu sehingga sejumlah tim satgas darat mengalami kekurangan pasokan dalam jangka waktu yang cukup panjang, yakni antara satu hingga lima hari.

Di tengah keterbatasan itu, satgas residual berupaya mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dari berbagai unsur terkait. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kontinuitas operasi pemadaman meskipun pasokan bahan bakar tidak stabil. Koordinasi lintas unsur menjadi kunci agar respons di lapangan tetap berjalan meski dalam kondisi serba terbatas.
## Implikasi Berakhirnya Status Tanggap Darurat
Berakhirnya status tanggap darurat menandai peralihan dari fase penanganan darurat ke tahap pemulihan dan kewaspadaan biasa. Musim hujan yang mulai berlangsung memberi harapan berkurangnya potensi titik api baru, sementara langit Pangkalan Bun yang kembali cerah menandakan membaiknya kualitas udara setelah periode panjang kabut asap.
Namun, pengalaman 2026 juga memperlihatkan betapa faktor cuaca ekstrem, keterbatasan air, akses medan yang sulit, serta gangguan logistik BBM dapat memperpanjang masa krisis. Evaluasi terhadap tantangan tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi kesiapsiagaan penanganan karhutla di musim-musim mendatang di Kotawaringin Barat dan wilayah sekitarnya.








