BI dan OJK Resmi Sepakati Pedoman Bersama Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan

BI dan OJK resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (CNBC Indonesia/Dova Hasiana)
Sumber: CNBC Indonesia Market

## Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama BI–OJK

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama mengenai operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Keuangan. Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono. Langkah ini menandai penguatan koordinasi kelembagaan antara kedua otoritas dalam menangani penyelesaian sengketa di sektor keuangan di luar jalur pengadilan.

## Ruang Lingkup Pedoman Koordinasi

Menurut Dicky Kartikoyono, petunjuk pelaksanaan bersama itu menjadi acuan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Cakupannya meliputi aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, serta tata cara pelaksanaan kewenangan masing-masing otoritas dalam berkoordinasi dengan LAPS Sektor Keuangan.

Dengan adanya pedoman ini, batasan peran dan mekanisme kerja sama antara BI dan OJK diharapkan lebih jelas, sehingga penanganan sengketa konsumen di sektor keuangan dan sistem pembayaran dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

## Amanat UU P2SK dan Penyatuan Kelembagaan

Operasionalisasi LAPS Sektor Keuangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam ketentuan tersebut, LAPS Sektor Keuangan didefinisikan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sektor keuangan di luar pengadilan.

Dicky menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun masih terpisah antara sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. UU P2SK mengamanatkan penyatuan keduanya agar penyelesaian sengketa di kedua ranah tersebut berada dalam kerangka kelembagaan yang terintegrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 pada Senin, 16 November 2026.

## Perubahan Mekanisme: Dari Langsung ke Pengadilan Menuju LAPS

Perbedaan mendasar antara LAPS yang lama dan yang baru dibentuk terletak pada alur penyelesaian sengketa. Sebelumnya, apabila sengketa tidak berhasil diselesaikan di tingkat internal pelaku usaha, perkara dapat langsung dibawa ke pengadilan.

Kini, jika penyelesaian internal gagal, sengketa wajib terlebih dahulu diajukan ke LAPS Sektor Keuangan. Perubahan ini muncul setelah pengadilan memberikan perintah kepada OJK untuk menekan jumlah perkara perdata dari industri jasa keuangan yang masuk ke pengadilan.

## Peran Mediator, Arbiter, dan Ajudikator

Proses penyelesaian di LAPS akan dijalankan oleh mediator, arbiter, dan ajudikator yang independen. LAPS sendiri berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memutus perkara secara sepihak. Pendekatan ini dimaksudkan agar proses tetap netral dan berorientasi pada kesepakatan atau putusan yang sah melalui mekanisme alternatif di luar litigasi.

## Implikasi bagi Konsumen dan Industri

Dicky menekankan bahwa konsumen tidak lagi perlu berpindah dari satu pintu pengaduan ke pintu lain—misalnya antara Bank Indonesia dan OJK—karena proses penyelesaian sengketa melalui LAPS sudah terkoordinasi antarinstansi.

Jika kesepakatan belum tercapai di tahap awal, konsumen dapat meminta pengaduannya diproses melalui LAPS, dan industri wajib ikut serta agar sengketa dapat diselesaikan di lembaga tersebut. Berbeda dari praktik sebelumnya yang memungkinkan langsung ke pengadilan, skema baru mensyaratkan penyelesaian melalui LAPS terlebih dahulu. Itulah pembeda utama antara LAPS yang ada sekarang dan kerangka kelembagaan yang akan datang.

Secara keseluruhan, penandatanganan petunjuk pelaksanaan bersama BI dan OJK memperkuat fondasi pelindungan konsumen di sektor keuangan dengan menempatkan LAPS sebagai jalur utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai arah kebijakan UU P2SK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *