## Mahfud MD Soroti Makna Konstitusional Mundurnya Gibran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai peristiwa yang membentuk preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan CNNIndonesia TV pada Selasa, 17 November 2026.
Menurut Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, sejak tahun 1965 belum pernah tercatat wakil presiden yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Karena itu, langkah Gibran dipandang membuka lembaran baru dalam praktik konstitusi di Indonesia.
## Persiapan Lembaga Negara Dinilai Memadai
Mahfud menilai langkah yang telah diambil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Presiden RI Prabowo Subianto sejauh ini sudah cukup baik dalam menyiapkan proses pergantian pengisi posisi wakil presiden. Ia menekankan pentingnya penanganan yang tertib agar transisi kelembagaan berjalan sesuai koridor hukum.
Momentum ini, kata Mahfud, juga patut dimanfaatkan untuk membangun rujukan kelembagaan yang dapat diikuti di kemudian hari. Dengan demikian, apabila situasi serupa muncul lagi, negara telah memiliki antisipasi yang lebih matang berdasarkan pengalaman konstitusional yang sedang berlangsung.
## Perbedaan dengan Era Soeharto dan Kerangka UUD
Mahfud menggarisbawahi bahwa kondisi ketatanegaraan saat ini berbeda jauh dari masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto. Pada periode tersebut, posisi wakil presiden masih dapat dibiarkan kosong. Kini, kerangka Undang-Undang Dasar telah mengatur secara tegas mekanisme apabila terjadi kekosongan pada jabatan presiden, wakil presiden, ataupun keduanya sekaligus.
Ia menegaskan bahwa jabatan wakil presiden tidak boleh dibiarkan tanpa pengisi. Aturan konstitusi telah merinci langkah yang harus ditempuh dalam setiap skenario kekosongan, sehingga pengisian posisi tersebut menjadi kewajiban yang tidak dapat ditunda.
## Latar Belakang Pengunduran Diri dan Agenda MPR
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada MPR pada Kamis, 12 November. Keputusan itu diambil di tengah tekanan politik yang berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah pendidikannya.
MPR RI telah menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti pada Rabu, 9 Desember. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga negara memastikan kesinambungan pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.















