Enam Syarat DPR untuk Menyusun RUU lewat Prosedur Kilat dalam RUU Pembentukan Undang-Undang

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## DPR Tetapkan RUU Tata Cara Pembentukan UU sebagai Usul Inisiatif

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang II 2026–2027 secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan itu diambil pada Selasa, 17 November 2026, di Jakarta.

Rancangan tersebut berstatus kumulatif terbuka dan lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu substansi penting yang akan diatur di dalamnya adalah mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation. Dengan pengesahan status inisiatif ini, DPR membuka jalan bagi penyusunan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai cara pembentukan undang-undang, termasuk jalur cepat di bawah syarat-syarat tertentu.

## Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum inisiatif ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi Undang-Undang TNI (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025) yang dibacakan pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK menafsirkan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Putusan tersebut menjadi landasan bagi DPR untuk merancang aturan yang memisahkan secara jelas prosedur pembentukan undang-undang dari pengaturan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, dalam rapat perdana pembahasan RUU di Badan Legislasi DPR pada Selasa, 3 November, menegaskan bahwa pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat merupakan bagian dari keseluruhan prosedur pembentukan undang-undang.

## Struktur dan Cakupan RUU

Menurut Bayu, RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dirancang terdiri atas 12 bab dan 92 pasal. Dari keseluruhan pasal tersebut, 71 pasal merupakan materi baru, sementara 21 pasal lainnya diadaptasi dari materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Setelah disahkan, RUU ini diharapkan menjadi acuan utama dalam penyusunan undang-undang. Adapun UU PPP ke depan hanya akan mengatur penyusunan peraturan di bawah undang-undang. Pemisahan ini menempatkan tata cara pembentukan UU dalam rezim hukum yang lebih khusus dan mandiri, sesuai arahan putusan MK.

## Enam Syarat atau Kondisi Fast-Track Legislation

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Bayu menjelaskan bahwa penyusunan RUU melalui mekanisme kilat tidak dapat dilakukan secara bebas. Terdapat enam syarat atau kondisi yang memungkinkan penerapan prosedur cepat:

1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan.
2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian undang-undang.
3. Perubahan materi muatan undang-undang secara terbatas.
4. Perbaikan kesalahan teknik penulisan.
5. Perubahan lampiran undang-undang.
6. Keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat.

Keenam kondisi ini membatasi penggunaan jalur kilat hanya pada situasi yang memang memerlukan kecepatan legislasi, sehingga prosedur ordinary tetap menjadi jalur utama pembentukan undang-undang.

## Lima Batasan Tambahan yang Harus Dipenuhi

Selain syarat atau kondisi di atas, terdapat lima batasan lain yang wajib dipenuhi agar suatu RUU dapat disusun secara cepat:

Sumber: CNN Indonesia Nasional

1. Adanya situasi tertentu yang menuntut penanganan darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional.
2. Tetap memperhatikan asas keterbukaan, asas partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan.
3. Menjamin keterlibatan publik secara proporsional.
4. Tersedianya kajian naskah akademik yang memadai.
5. Pengambilan keputusan yang sah sesuai ketentuan konstitusi.

Batasan-batasan tersebut menegaskan bahwa prosedur kilat tidak menghapus prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan. Partisipasi masyarakat, kejelasan rumusan, serta legitimasi konstitusional tetap menjadi syarat yang tidak boleh diabaikan, sekalipun prosesnya dipercepat.

## Implikasi terhadap Tata Cara Legislasi

Dengan dirumuskannya syarat dan batasan fast-track legislation dalam RUU tersendiri, DPR menata ulang kerangka prosedural pembentukan undang-undang. RUU yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif ini akan menjadi rujukan utama, sementara pengaturan peraturan di bawah undang-undang tetap berada dalam lingkup UU PPP.

Secara keseluruhan, pengaturan prosedur cepat yang dilengkapi enam syarat dan lima batasan dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan respons legislatif yang cepat dengan kewajiban menjaga asas keterbukaan, partisipasi publik, dan kepatuhan terhadap konstitusi, sejalan dengan putusan MK terkait Pasal 22A UUD 1945.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *