Profil Ideal Wakil Presiden bagi Prabowo: Ujian Koalisi dan Kebutuhan Administrator Andal

Presiden RI, Prabowo Subianto, saat menghadiri sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Filipina.
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Kursi Kosong Wakil Presiden dan Ujian Soliditas Koalisi

Presiden RI Prabowo Subianto kini menghadapi salah satu keputusan politik paling krusial dalam masa pemerintahannya: menentukan pendamping di kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kekosongan jabatan tersebut menempatkan Prabowo pada posisi yang harus segera merumuskan pilihan strategis, bukan hanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk mempertahankan kekompakan koalisi pendukung.

Sesuai mekanisme yang berlaku, Prabowo diwajibkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa partai-partai politik pengusung akan terlebih dahulu berunding guna menyepakati satu nama. Presiden Prabowo sendiri kemudian akan mengajukan satu nama tambahan, sehingga kedua nama tersebut dapat diserahkan kepada MPR.

Zulkifli Hasan menambahkan, sejauh ini koalisi partai politik cenderung mendorong kader Partai Gerindra sebagai pilihan calon wakil presiden. Tiga nama yang kerap mengemuka dalam pembicaraan internal koalisi adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

## Kebutuhan akan Administrator dan Teknokrat Profesional

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa karakter kepemimpinan Prabowo menuntut tipe pendamping yang spesifik. Menurutnya, Prabowo merupakan sosok dengan gaya leadership solidarity makers—pemimpin yang kuat dalam menghimpun massa dan membangun solidaritas kolektif, serta terbiasa menyampaikan narasi besar dan pengelolaan makro.

Karena corak kepemimpinan semacam itu, Prabowo dinilai membutuhkan wakil yang unggul di ranah administrasi, teknokrasi, dan profesionalisme dengan pengalaman kerja yang matang. Agung menekankan bahwa dua tahun setelah pemerintahan berjalan, tantangan utama justru terletak pada kualitas tata kelola.

Sosok administrator yang andal, kata Agung, dapat membantu memperbaiki kualitas manajemen pemerintahan. Pendamping dengan pendekatan berbasis proses juga diharapkan mampu memastikan setiap program kerja melewati kajian yang matang sebelum diterapkan secara luas. Kebutuhan ini semakin relevan di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan, dengan approval rating yang masih berada di bawah 50 persen. Kehadiran administrator kompeten dinilai berpotensi mendorong rebound terhadap survei kepuasan tersebut.

## Dua Jalur Kandidat: Partai dan Nonpartai

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Terkait komposisi calon, Agung mengusulkan agar dua nama yang diajukan berasal dari latar belakang berbeda: satu dari partai politik dan satu dari kalangan nonpartai. Ia berargumen bahwa kandidat dari partai politik umumnya memiliki kadar politisi yang lebih kuat dibandingkan kapasitas teknokratisnya. Dengan memunculkan satu nama dari luar partai, keseimbangan antara sensitivitas politik dan kemampuan teknis pemerintahan dapat lebih terjaga.

Agung juga mendorong agar kedua nama tersebut dibuka kepada publik. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat menelusuri rekam jejak, menilai kualitas, serta menakar kesesuaian visi dan misi calon dengan arah kepemimpinan Presiden. Waktu yang tersedia sebelum sidang paripurna pada 9 Desember—yang sebelumnya dijadwalkan 2 Desember—dinilai memberi ruang bagi pembahasan terbuka. Dengan demikian, Presiden juga berkesempatan mendengar masukan publik sebelum memutuskan pendampingnya.

## Tiga Kriteria dari Pengamat: Elektabilitas, Kompetensi, dan Loyalitas

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga merumuskan tiga kriteria utama bagi calon wakil presiden pengganti Gibran. Pertama, elektabilitas yang memadai sebagai cerminan penerimaan masyarakat. Kedua, kompetensi, agar pengalaman sebelumnya—ketika kapasitas wakil presiden sempat dipertanyakan publik—tidak terulang. Ketiga, loyalitas kepada Prabowo.

Aspek loyalitas dinilai semakin penting karena Prabowo baru saja menghadapi isu penyadapan. Situasi itu, menurut Jamiluddin, menandakan kemungkinan adanya pengkhianatan politik di lingkungan sekitar Presiden, sehingga sosok yang loyal diperlukan untuk memberi rasa nyaman dalam menempuh sisa masa pemerintahan hingga 2029.

Menilai nama-nama internal Gerindra yang beredar—Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono—Jamiluddin menilai mereka relatif memenuhi kriteria loyalitas. Namun, berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas mereka belum memadai. Dari sisi kompetensi, ia juga menilai belum ada figur internal Gerindra yang benar-benar menonjol. Sugiono, misalnya, semasa menjabat Menteri Luar Negeri dinilai tidak berhasil, dan kinerjanya sebagai menteri koordinator pun dianggap datar.

Jika tidak ditemukan sosok yang memenuhi ketiga kriteria di internal Gerindra maupun partai koalisi, Jamiluddin menilai Prabowo dapat mempertimbangkan tokoh dari luar partai pengusung.

## Mengapa Partai Koalisi Tidak Ngotot Mengajukan Nama?

Sikap partai-partai koalisi yang cenderung tidak memaksakan calon sendiri dan lebih menyerahkan pilihan kepada Gerindra menjadi sorotan tersendiri. Agung Baskoro mengaitkan pola tersebut dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang bercorak militer, dengan pola komando dari atas ke bawah (top-down).

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Partai pengusung awal seperti PAN, Golkar, dan Demokrat dinilai telah memahami karakter tersebut. Karena itu, mereka memilih memberi ruang agar Prabowo menentukan sendiri pendampingnya. Kekhawatiran muncul jika partai-partai menyodorkan nama secara agresif, kesan memaksa dapat timbul—padahal Presiden dinilai membutuhkan kenyamanan setelah sebelumnya berpisah jalan dengan Gibran.

## Risiko Jangka Panjang: Koalisi Goyah Menjelang 2029

Apabila kursi presiden dan wakil presiden pada akhirnya sama-sama diisi kader Gerindra, Agung mengingatkan adanya konsekuensi politik jangka panjang. Dalam jangka pendek, konfigurasi itu mungkin terasa stabil. Namun menjelang Pemilu 2029, koalisi berpotensi goyah karena berkurangnya rasa memiliki atau political ownership partai-partai koalisi terhadap pemerintahan.

Ketika keterwakilan di puncak kekuasaan terasa minimal, beban keberhasilan maupun kegagalan kinerja pemerintah dapat ditimpakan sepenuhnya kepada Gerindra. Partai-partai lain berpotensi menarik jarak secara psikologis dan politik, dengan logika bahwa mereka tidak merasa cukup terwakili.

Penurunan rasa kepemilikan itu juga diperkuat oleh kalkulasi elektoral masing-masing ketua umum partai. Menjelang 2029, setiap partai harus memastikan kelolosan parliamentary threshold, menaikkan perolehan suara, serta mempertahankan atau memperbesar jumlah kursi—semua itu menjadi tolok ukur klaim keberhasilan kepemimpinan internal partai.

## Tenggat dan Mekanisme di MPR

Prabowo kini memiliki tenggat hingga 25 November—sekitar dua minggu sebelum paripurna—untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan atas dua nama pengganti Gibran.

Hingga saat ini, MPR belum memutuskan apakah pemilihan dalam sidang paripurna 9 Desember 2026 akan dilakukan melalui voting atau musyawarah mufakat. Muzani menjelaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna akan disiapkan oleh panitia ad hoc, sebagaimana disampaikan dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen pada Senin, 16 November.

Keputusan akhir mengenai sosok wakil presiden tidak hanya akan menentukan arah teknis pemerintahan tiga tahun ke depan, tetapi juga menguji daya tahan koalisi serta kemampuan Prabowo menyeimbangkan loyalitas internal, kompetensi teknokratis, dan penerimaan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *