## Restitusi Korban Fintech DSI Mencapai Rp1,07 Triliun
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat nilai ganti rugi atau restitusi bagi korban fintech peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai Rp1,07 triliun. Angka tersebut merupakan hasil verifikasi atas 5.102 korban yang dinilai memenuhi persyaratan.
Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya membuka jendela permohonan hak restitusi bagi korban perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT DSI pada periode 1 April hingga 16 Mei 2026. Setelah proses administrasi dan penilaian selesai, laporan restitusi tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
## Proses Verifikasi dan Penghitungan Objektif
Menurut Achmadi, LPSK telah melakukan verifikasi sekaligus penghitungan secara objektif terhadap seluruh permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari rangkaian proses itu, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun untuk 5.102 korban yang lolos persyaratan.
Hasil penghitungan yang telah diserahkan ke aparat penuntut diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan. Dokumen tersebut juga berpotensi menjadi bahan pertimbangan majelis hakim ketika memutus perkara.
## Pendekatan Perhitungan pada Dugaan Skema Ponzi
Dalam menghitung kerugian riil korban pada perkara yang diduga menggunakan skema Ponzi, LPSK menerapkan metode khusus. Pendekatan itu memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Tujuannya adalah memperoleh nilai kerugian riil secara lebih objektif, sehingga angka restitusi mencerminkan kondisi aktual para lender yang dirugikan.
## Respons OJK atas Data Restitusi
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, menyatakan pihaknya telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan perhitungan restitusi.
Agusman menegaskan bahwa data tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Proses selanjutnya akan mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, terkait penanganan aset, dilaporkan pula adanya temuan dan penyitaan aset dalam kasus Dana Syariah senilai Rp432 miliar.
## Latar Perkara: Dugaan Ponzi dan Modus di Platform Syariah
Berdasarkan informasi perkara, dugaan tindak pidana yang merugikan lender pinjaman daring (pindar) DSI berkaitan dengan pemanfaatan platform fintech P2P lending berbasis syariah sebagai sarana menjalankan skema Ponzi sekaligus penipuan investasi berskala besar. Salah satu modus yang disebut mencakup manipulasi proyek fiktif dengan memanfaatkan data peminjam (borrower) yang sudah ada di sistem.
Selain dugaan skema Ponzi, perkara ini juga dikaitkan dengan sejumlah dugaan tindak pidana lain, di antaranya penggelapan dalam jabatan, penipuan termasuk melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta transaksi tanpa dokumen yang sah.
## Implikasi bagi Proses Hukum dan Korban
Penyerahan laporan restitusi dari LPSK ke Kejari Depok menandai tahap penting dalam upaya pemulihan hak korban. Nilai Rp1,07 triliun yang dihitung untuk 5.102 korban menunjukkan skala dampak perkara terhadap lender yang menempatkan dana melalui platform DSI. Kelanjutan proses penuntutan dan putusan pengadilan akan menentukan bagaimana data restitusi tersebut diimplementasikan, sejalan dengan penegasan OJK bahwa tindak lanjut mengikuti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan selesainya verifikasi LPSK dan penyerahan data kepada aparat penegak hukum, fokus perkara beralih pada tahapan yudisial, termasuk pertimbangan hakim atas nilai restitusi serta penanganan aset yang telah disita dalam rangkaian penanganan kasus.
















