Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Awasi Penetapan Upah Minimum 2027

Kemendagri
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kepala daerah, terutama gubernur, dalam mengawal kelancaran penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Arahan itu disampaikan agar proses penetapan berjalan tertib dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak terkait.

## Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Upah Minimum

Pernyataan tersebut diungkapkan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersamaan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Forum digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Tito menekankan bahwa dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci untuk merumuskan kesepakatan pengupahan yang berimbang. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu sisi kepentingan saja.

## Pedoman Pusat dan Tindak Lanjut Daerah

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi didorong menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik masing-masing wilayah.

Tito secara khusus meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme pembicaraan tripartit. Forum tersebut mencakup pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Melalui dialog tripartit, diharapkan lahir formula pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

## Pengawalan Kemendagri dan Target Waktu

Kemendagri akan mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih rinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan daerah, termasuk mekanisme monitoring dan pengawasan.

Ia menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan pada bulan Desember. “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” katanya.

## Jadwal Penetapan dari Kementerian Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang hadir dalam forum yang sama, memaparkan batas waktu penetapan upah minimum. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari kemudian menyusul penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Untuk tingkat kabupaten/kota, batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Yassierli juga menyampaikan bahwa pada hari yang sama kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran berisi rincian lebih detail beserta lampiran data yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Data tersebut berasal dari statistik Badan Pusat Statistik (BPS).

## Implikasi Koordinasi Pusat dan Daerah

Arahan Mendagri dan penjelasan Menaker menunjukkan bahwa penetapan upah minimum 2027 dijalankan dalam kerangka koordinasi berjenjang antara pusat dan daerah. Keterlibatan kepala daerah, dialog tripartit, serta penggunaan data BPS menjadi elemen utama agar formula pengupahan di setiap wilayah dapat disusun secara terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *