Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerukan dukungan penuh pemerintah daerah untuk mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah tersebut dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan kelompok yang secara ekonomi relatif mampu.
Imbauan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersamaan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
## Digitalisasi Perlinsos sebagai Bagian E-Government
Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa uji coba awal difokuskan pada verifikasi dan validasi bantuan sosial. Bansos tersebar di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih terpadu dan akurat.
## Persoalan Ketepatan Sasaran Bansos
Tito mengakui bahwa ketepatan penyaluran bansos masih menjadi tantangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan warga dengan kondisi ekonomi relatif baik yang menerima bantuan, sementara kelompok yang lebih membutuhkan belum seluruhnya terdaftar sebagai penerima manfaat.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional. Sistem ini dirancang mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
## Integrasi Data dan Teknologi Biometrik
Integrasi data tersebut diharapkan mempercepat identifikasi serta verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Prosesnya ditopang teknologi biometrik, mencakup pengenalan wajah, sidik jari, dan pemindaian iris mata.
Tito menekankan bahwa sekitar 98 persen data penduduk Indonesia berada di server Kementerian Dalam Negeri. Setelah data terhubung, layanan digital Perlinsos dapat langsung menilai kelayakan penerima—apakah seseorang layak mendapat bantuan atau tidak, berdasarkan kepemilikan aset seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sejenisnya.
## Peran Pemda dalam Penurunan Kemiskinan
Percepatan digitalisasi Perlinsos, tegas Tito, tidak hanya melayani kepentingan pemerintah pusat. Program ini juga diharapkan membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
Bansos diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, dukungan pemda dalam mempercepat registrasi layanan digital Perlinsos menjadi penting agar bantuan tersalur lebih akurat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dengan koordinasi yang lebih rapat antara pusat dan daerah serta pemanfaatan data terpadu, pemerintah berupaya memperkuat akurasi perlindungan sosial sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan kesejahteraan di tingkat lokal.
















