Daftar Hak Keuangan dan Fasilitas Gibran Setelah Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming usai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026). (Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Pengunduran Diri Gibran dan Sorotan Publik atas Hak Mantan Wapres

Jakarta, CNBC Indonesia — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menarik perhatian luas masyarakat. Di luar proses politiknya, publik turut menyoroti aspek hak keuangan serta fasilitas yang masih dapat diterima setelah ia tidak lagi menduduki posisi orang nomor dua di negara ini. Sejumlah aturan hukum telah mengatur secara rinci hak bagi mantan wakil presiden, mulai dari pensiun hingga dukungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Seiring berjalannya proses tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak-hak apa saja yang dapat ia peroleh setelah secara resmi meninggalkan jabatan wakil presiden.

Dasar Hukum Hak Mantan Wakil Presiden

Ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif bagi presiden, wakil presiden, serta bekas pejabat pada jabatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang itu, mantan wakil presiden tetap berhak atas sejumlah fasilitas dan tunjangan setelah masa jabatannya berakhir, sepanjang pemberhentiannya dilakukan secara hormat.

Tunjangan dan Biaya di Luar Pensiun Pokok

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas di luar pensiun pokok. Hak tersebut meliputi:

  • Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
  • Biaya kebutuhan rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon.
  • Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Dengan demikian, perlindungan atas kebutuhan dasar rumah tangga dan kesehatan tidak serta-merta hilang setelah pejabat meninggalkan kursi wakil presiden, selama status pemberhentiannya memenuhi syarat yang ditetapkan.

Fasilitas Rumah dan Kendaraan

Selain hak keuangan, Pasal 8 undang-undang yang sama mengatur fasilitas yang dapat diterima mantan presiden dan mantan wakil presiden. Fasilitas itu mencakup:

  • Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
  • Kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali, bersamaan dengan penyerahan rumah. Adapun biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.

Berbeda dengan rumah, biaya pemeliharaan kendaraan dinas beserta gaji pengemudinya tetap dibebankan kepada negara. Perbedaan tanggung jawab pemeliharaan ini menegaskan bahwa dukungan negara atas mobilitas mantan pejabat tinggi tetap berlanjut, sementara perawatan hunian dialihkan kepada penerima fasilitas setelah serah terima awal.

Pensiun Mantan Wakil Presiden

Hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat. Artinya, dasar perhitungan pensiun mengacu langsung pada gaji pokok terakhir di masa aktif, tanpa pengurangan proporsi pada komponen pensiun pokok tersebut.

Perhitungan Gaji Pokok sebagai Dasar Pensiun

Merujuk Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara—seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung—ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar penghitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.

Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan. Mekanisme waktu pembayaran ini memberikan kepastian administratif mengenai kapan hak keuangan mulai mengalir setelah status jabatan berakhir.

Status Pemberhentian dan Implikasinya bagi Hak Gibran

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Oleh karena itu, kepastian atas hak pensiun, tunjangan, serta fasilitas bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden. Selama MPR tidak menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat, kerangka hukum yang ada menempatkan pemberhentian dalam kategori hormat, yang menjadi syarat bagi keberlanjutan hak-hak tersebut.

Secara keseluruhan, rangkaian ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan peraturan terkait gaji pejabat negara membentuk kerangka yang mengatur secara detail hak keuangan, fasilitas hunian, kendaraan, kesehatan, dan pensiun bagi mantan wakil presiden. Penerapan hak-hak itu bagi Gibran, setelah penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, akan mengikuti keputusan formal lembaga tersebut mengenai status pemberhentiannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *