Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Inisiatif Komisi II DPR Susun RUU Administrasi Kependudukan

Kemendagri
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Mendagri Apresiasi Langkah Komisi II DPR Susun RUU Adminduk

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi baru itu dipandang krusial untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan pelindungan data kependudukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU Adminduk di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.

### Ucapan Terima Kasih Pemerintah atas Inisiatif Legislatif

Atas nama pemerintah, Tito mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah mengambil inisiatif pembentukan regulasi tersebut. Ia menekankan bahwa pembaruan aturan diperlukan agar kerangka hukum administrasi kependudukan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito.

### Tim Pemerintah yang Ditugaskan Presiden

Tito mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

### Alasan Pembaruan Regulasi Adminduk

Ia menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi dibutuhkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada diharapkan tidak tertinggal dari perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung cepat.

### Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal

Pemerintah, menurut Tito, mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui langkah itu, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi. Masyarakat pun tidak lagi dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda di setiap layanan.

### Integrasi dan Interoperabilitas Antarlembaga

Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun Tito menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Tito.

### Usulan Pembatasan Akses dan Perlindungan Data

Dalam rapat itu, Tito juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data. Mereka juga dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.

### Penguatan Identitas Kependudukan Digital

Selain itu, ia mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, melainkan sebagai sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.

### Kejelasan Pembagian Kewenangan Antarjenjang Pemerintahan

Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih.

### Digitalisasi yang Inklusif dan Responsif terhadap Bencana

Meski mendorong digitalisasi, Tito mengingatkan bahwa pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim Ditjen Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

### Pihak yang Hadir dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *