Polri  

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Hari Ini Dipimpin Komjen Hendro Pandowo, Jadwal Listyo Sigit Masih Belum Dipastikan

Komjen Pol Hendro Pandowo bakal memimpin sidang etik terhadap tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dijadwalkan menggelar sidang terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut terkait statusnya sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pimpinan majelis sidang akan dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo.

## Susunan Majelis dan Lokasi Sidang

Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa sidang KKEP untuk Irjen Eko Hadi digelar di Divisi Propam Polri. Majelis dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua diisi oleh Asisten Logistik Polri, Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota majelis lainnya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kepala Koordinator Tindak Pidana Korupsi Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menegaskan bahwa rangkaian persidangan dijalankan sebagai bagian dari penegakan Kode Etik Profesi Polri. Proses tersebut, katanya, mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

## Dugaan Pelanggaran yang Dipersangkakan

Dugaan pelanggaran yang dikenakan kepada Irjen Eko Hadi mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Akses tersebut diduga memanfaatkan lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Pelanggaran itu diduga dilakukan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring, maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Atas dasar itu, ia dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Konteks Kasus dan Para Tersangka Lain

Irjen Eko Hadi merupakan salah satu dari empat jenderal aktif yang ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tersangka lainnya adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri, serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Markas Besar Polri.

Menurut temuan awal kepolisian, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain yang terkait dengan Listyo dan anak buahnya. Mereka mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Pekan lalu, Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan divonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Yang bersangkutan kemudian mengajukan banding.

## Status Sidang Etik terhadap Listyo Sigit

Pertanyaan yang muncul di publik adalah kapan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan disidang secara etik, serta siapa yang akan memimpin majelis KKEP-nya. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat kepastian jadwal maupun susunan pimpinan dan anggota majelis untuk sidang etik terhadapnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya memastikan bahwa sidang etik terhadap jenderal bintang empat itu akan digelar karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif. Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Menurut Isir, Polri memiliki sistem dan prosedur yang berlaku. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran tidak mendapat perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang, katanya, akan ditentukan oleh Kapolri dan diinformasikan kemudian. Ia juga menjamin bahwa seluruh terduga pelanggar, termasuk Listyo sebagai mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, akan menjalani sidang komisi kode etik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *