Pesan Kapolri di Tengah Dinamika Internal Korps Bhayangkara
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menyinggung dinamika internal yang berlangsung di tubuh Polri dalam sebulan terakhir. Dinamika tersebut muncul usai mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Suyudi menekankan agar seluruh jajaran Korps Bhayangkara tidak ragu dan tidak mundur selama langkah yang diambil ditujukan bagi kepentingan institusi Polri, bangsa, dan negara.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Kegiatan berlangsung di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Senin, 16 November 2026.
Imbauan Tetap Teguh pada Kepentingan Institusi dan Negara
Suyudi mengajak personel Polri mencermati fenomena yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Ia mengakui adanya dinamika di tengah organisasi, namun menegaskan bahwa selama tindakan dilakukan demi Polri yang dicintai serta kepentingan bangsa dan negara, tidak ada ruang untuk keraguan maupun kemunduran.
“Kita bisa melihat fenomena satu bulan ini, mungkin ada dinamika yang terjadi di tengah kita. Tapi selama itu kita lakukan untuk kepentingan Polri yang kita cintai dan bangsa dan negara ini, jangan pernah ragu, Jangan pernah mundur,” ujar Suyudi.

Ia juga menekankan bahwa Polri harus tetap tampil sebagai kekuatan yang diharapkan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus kedaulatan negara. Karena itu, seluruh personel diminta berpegang teguh pada kebenaran dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas pokoknya.
“Karena kebenaran pasti akan datang, dan polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia,” katanya.
Soliditas dan Integritas sebagai Fondasi Sinergitas
Selain mengingatkan soal keteguhan sikap, Kapolri menyoroti pentingnya memelihara soliditas dan integritas di lingkungan Polri. Ia meminta anggota tidak mengabaikan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para senior. Menurutnya, apabila soliditas dan integritas dipegang kuat, sinergitas di tubuh kepolisian dapat diwujudkan.
“Jangan pernah kita mengecilkan apa arti perjuangan, apa arti soliditas, integritas. Kalau dua itu sudah kita pegang, insyaallah sinergitas akan kita wujudkan,” tegasnya.

Latar Belakang: Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Irjen Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal penyidikan, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain yang dikaitkan dengan Listyo dan anak buahnya. Korban dimaksud mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Dinamika internal yang disinggung Kapolri berangkat dari rangkaian perkembangan kasus tersebut, yang memengaruhi suasana di tubuh institusi kepolisian dalam sebulan terakhir.
Implikasi bagi Institusi dan Kepercayaan Publik
Pernyataan Kapolri di momentum HUT Brimob ke-81 menempatkan soliditas, integritas, dan orientasi pada kepentingan negara sebagai penopang utama menghadapi tekanan internal. Dengan menegaskan agar personel tidak ragu selama langkah diambil demi institusi dan kedaulatan, pimpinan Polri berupaya menjaga semangat korps sekaligus mengarahkan fokus kembali pada peran Polri sebagai penjaga keamanan yang diharapkan masyarakat. Penegakan hukum terhadap empat jenderal aktif dalam kasus dugaan penyadapan ilegal sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi untuk tetap berpegang pada kebenaran, sebagaimana ditekankan Suyudi dalam sambutannya.














