Fakta Expose.JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (21/5). Kegiatan ini diikuti 194 peserta pendidikan Lemhanas, yang terdiri dari pejabat strategis lintas Kementerian, Lembaga, TNI, POLRI hingga pimpinan di Kementerian, Lembaga, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan pesan Presiden agar swasembada pangan berpihak pada rakyat. Kuliah umum ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman para peserta terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan. Para peserta merupakan pimpinan di lembaga masing-masing, termasuk dari berbagai daerah, sehingga diharapkan memahami program pokok pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam paparannya, Zulhas menjelaskan produksi pangan nasional menunjukkan tren positif. Produksi beras 2025 mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi jagung juga meningkat menjadi 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibanding 2024. Capaian ini ikut menekan ketergantungan impor, dengan tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 dan 2026.
Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan di level 125 pada 2026. Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram.
Dari sisi regulasi, Zulhas memaparkan bahwa dalam 1,5 tahun terakhir pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan, terdiri dari 5 Peraturan Pemerintah, 10 Peraturan Presiden, 12 Instruksi Presiden, dan 3 Keputusan Presiden. Khusus pupuk, Perpres Nomor 6 Tahun 2025 memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi 3 aturan utama, sehingga distribusi pupuk dapat langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan kepada petani.
Zulhas juga memaparkan percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi dan telah diresmikan oleh Presiden RI, dengan target selanjutnya 30.000 koperasi selesai pada 16 Agustus 2026.
Selain pertanian dan koperasi desa, pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi. Seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Zul)
