## KPK Menahan Tersangka Pihak Swasta dalam Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Tersangka yang dikenai penahanan adalah Bagus Wahyudyono, pihak swasta yang juga pernah menjadi staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Anwar Saddad. Anwar Saddad sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama, namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan terhadapnya.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa penahanan terhadap Bagus berlaku untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November 2026 hingga 5 Desember 2026. Ia ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” ujar Taufik dalam konferensi pers pada Senin malam, 16 November 2026.

## Awal Mula Perkara dan Pembagian Kuota Dana Hibah
Menurut penjelasan KPK, perkara ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD serta menghimpun usulan dari para anggota dewan.
Dari pembagian alokasi tersebut, Anwar Saddad diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar. Rinciannya meliputi Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
KPK menilai, dari setiap kuota dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022 yang menjadi jatah Anwar, ia mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen hingga 20 persen kepada para Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar anggota dewan.
## Peran Koordinator Lapangan dan Mekanisme Pengajuan Proposal

Para Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau memanfaatkan lembaga tertentu untuk menyusun proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Dalam skema tersebut, Bagus Wahyudyono selaku staf Anwar diberi tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah. Perannya mencakup menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan komitmen fee dari para Korlap, mengelola fee tersebut, serta merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran terkait Anwar Saddad.
Atas kesepakatan itu, para Korlap yang akan menerima dana hibah dari jatah Anwar menyerahkan komitmen fee dalam kisaran 20 persen hingga 25 persen.
## Cara Penyerahan Fee dan Total Penerimaan
Penyerahan komitmen fee dilakukan melalui tiga cara. Pertama, diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar Saddad. Kedua, diserahkan secara tunai atau melalui transfer kepada Bagus sebagai orang kepercayaan Anwar. Ketiga, digunakan untuk membayarkan keperluan pribadi Anwar.

Dari rangkaian permintaan komitmen fee sepanjang periode 2019–2022, Anwar Saddat dicatat menerima total sekitar Rp41,7 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar mengalir kepada Anwar, sementara Bagus memperoleh bagian senilai sekitar Rp1,26 miliar.
KPK juga mengungkapkan bahwa dari total dana hibah yang telah dicairkan kepada setiap kelompok masyarakat, sekitar 20 persen hingga 30 persen kembali dikurangi oleh para Korlap. Akibatnya, dana hibah yang benar-benar dimanfaatkan untuk program masyarakat diperkirakan hanya berkisar 55 persen hingga 70 persen dari anggaran awal.
## Dasar Penyidikan dan Status Hukum Tersangka
Atas perbuatan tersebut, Bagus Wahyudyono dan Anwar Saddad sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penahanan Bagus menandai langkah lanjutan KPK dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anwar Saddad, yang juga berstatus tersangka, masih belum ditahan pada saat pengumuman tersebut disampaikan.
















