Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar terkait pengurusan perizinan. Penetapan itu diumumkan di Surabaya dan dikaitkan dengan masa jabatannya sebelumnya sebagai pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur.
## Latar Belakang Penetapan Tersangka
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa status tersangka terhadap Nurkholis (NK) lahir dari pengembangan penyidikan atas praktik ilegal dalam proses penerbitan izin di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Periode yang disorot adalah Januari hingga 31 Agustus 2024, saat Nurkholis masih menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim.
Pernyataan resmi disampaikan Punia di kantor Kejati Jatim, Surabaya, Senin malam, 16 November 2026. Ia menegaskan penyidik Tindak Pidana Khusus kembali menambah satu tersangka baru dalam perkara yang sama, yakni penyalahgunaan wewenang atau pungli pada pengajuan perizinan di Dinas ESDM Pemprov Jatim.
## Rangkaian Tersangka dalam Perkara Serupa
Penetapan Nurkholis bukan langkah pertama dalam berkas ini. Sebelumnya, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka lain terkait perkara sejenis. Mereka adalah mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 sampai 2026 berinisial AM, Aris Mukiyono; Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim almarhum Oni Setiawan; Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan; serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur Ertika Dinawati.
Pengembangan perkara menunjukkan dugaan bahwa pola pelanggaran tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan rantai pejabat di dinas yang menangani perizinan energi, sumber daya mineral, pertambangan, serta geologi dan air tanah.
## Dugaan Peran dan Perintah kepada Bawahan
Berdasarkan perkembangan fakta penyidikan, Nurkholis diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim dengan memerintahkan dua kepala bidang di bawahnya untuk memintakan uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon izin.
Dua pejabat yang disebut dilibatkan adalah almarhum Ony (OS), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim, dan Ertika Dinawati (ED), Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim untuk periode Januari 2024 hingga 2026. Punia menegaskan bahwa perintah itu ditujukan kepada kedua kepala bidang tersebut.
## Rincian Nilai Pungutan Liar
Dari praktik yang diduga ilegal itu, total uang pungutan liar yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.238.500.000.
Pada bidang pertambangan, pungutan menyasar tujuh pemohon izin dengan akumulasi Rp1.105.000.000. Besaran per pemohon bervariasi, mulai sekitar Rp50 juta hingga Rp487 juta. Sementara pada bidang geologi dan air tanah, pungutan menyasar 28 pemohon izin dalam rentang Maret hingga September 2024, dengan total Rp133.500.000.
## Modus yang Diungkap Penyidik

Penyidik menilai pola yang digunakan lebih dekat pada pemerasan ketimbang suap dalam pengertian kepentingan timbal balik yang setara. Menurut Punia, dokumen persyaratan pemohon pada dasarnya sudah lengkap, namun penerbitan izin sengaja ditunda dengan berbagai alasan hingga pemohon menyerahkan uang. Setelah pembayaran, izin kemudian dikeluarkan.
Ia membedakan karakteristik itu dari suap, di mana pemberi dan penerima sama-sama memiliki kepentingan. Dalam perkara ini, tekanan muncul karena izin ditahan meski berkas telah memenuhi syarat, sehingga pemohon terdorong menyerahkan uang.
## Aliran Dana yang Diterima Nurkholis
Dari total akumulasi pungutan liar Rp1.238.500.000, Nurkholis dicatat menikmati aliran dana sebesar Rp687.500.000. Rinciannya meliputi Rp552.500.000 dari pungutan bidang pertambangan dan Rp135.000.000 dari bidang geologi dan air tanah.
Hasil penelusuran penyidik sejauh ini menyimpulkan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Belum ditemukan bukti bahwa dana itu dialihkan untuk membantu kegiatan pemerintahan provinsi.
Penyidik juga mendalami kemungkinan aliran dana kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga penetapan tersangka, indikasi penerima di luar para tersangka yang sudah dijerat belum ditemukan. Punia menyatakan untuk sementara belum ada pihak tambahan yang teridentifikasi.
## Pengakuan dan Barang Bukti
Dalam pemeriksaan, Nurkholis mengakui perbuatannya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, ia membenarkan telah memberi perintah langsung kepada para kepala bidang di Dinas ESDM Jatim untuk menarik pungutan liar dari pemohon izin.
Sejalan dengan pengakuan itu, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615.000.000 dan lima keping emas batangan seberat 50 gram. Uang tunai yang disita merupakan pengembalian sebagian dana dari pihak Nurkholis, meskipun belum menutupi seluruh nilai pungli yang digambarkan dalam perkara. Punia menyebut penyerahan itu sejalan dengan pengakuannya, dengan nilai Rp615.000.000.
## Penahanan dan Pasal yang Dikenakan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis ditahan selama 20 hari terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jatim. Dasar penahanan adalah Surat Perintah Penahanan Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026.
Nurkholis, yang saat ini menjabat Kepala DLH Jatim, dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
## Implikasi Administratif dan Penegakan Hukum
Perkara ini menempatkan pejabat aktif di dinas lingkungan hidup dalam posisi hukum yang serius atas dugaan pelanggaran saat memimpin dinas ESDM. Penetapan tersangka, pengakuan dalam BAP, penyitaan aset, serta penahanan memperkuat arah penuntutan atas dugaan pungli perizinan yang merugikan pemohon dan menciderai tata kelola perizinan daerah.
Pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat di dinas yang sama menunjukkan bahwa Kejati Jatim menempuh pendekatan berlapis terhadap rantai kewenangan penerbitan izin, termasuk di sektor pertambangan serta geologi dan air tanah. Hingga pengumuman status tersangka Nurkholis, fokus aliran dana masih diarahkan pada kepentingan pribadi para pihak yang telah ditetapkan, tanpa temuan keterlibatan penerima tambahan di luar tersangka yang ada.
















