Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Choirul Anwar Dilimpahkan ke Jaksa, Kasus Korupsi Pakan Satwa Siap Disidangkan

Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016 hingga 2024 berinisial CA atau Choirul Anwar
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Pelimpahan Tahap II Kasus Korupsi PDTS KBS

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki tahap baru menuju persidangan. Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024 berinisial CA atau Choirul Anwar telah resmi dilimpahkan ke jaksa penuntut umum melalui proses tahap II.

Penyerahan tersangka beserta barang bukti dilaksanakan Senin (16/11) di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim menyerahkan berkas langsung kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya. Kejaksaan menyatakan berkas perkara telah siap diuji di pengadilan. Tim penuntut umum kini menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kasi Intel Kejari Surabaya Emanuel Yogi Budi Aryanto menegaskan bahwa tahap II digelar setelah berkas dinyatakan lengkap secara formil maupun materiil.

## Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Kerugian Negara

Dalam konstruksi perkara, Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangan selama menjabat direktur utama sejak 2016 hingga 2024. Tujuannya diduga untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berujung pada kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan menunjukkan kerugian bagi Pemerintah Kota Surabaya mencapai kurang lebih Rp10 miliar. Estimasi lebih rinci yang disebut sebelumnya mencapai Rp10.209.664.735,60.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Untuk menutupi perbuatannya, tersangka diduga merekayasa laporan pengeluaran kas perusahaan melalui bawahannya. Modusnya meliputi perintah kepada saksi S, Kepala Departemen Accounting & Finance, agar mengeluarkan uang kas dan menyusun dokumen administrasi seolah-olah dana tersebut dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan.

Dokumen fiktif tersebut mencatat seolah-olah kas perusahaan digunakan untuk kebutuhan rutin KBS, termasuk pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang. Hasil penyidikan justru menunjukkan dana operasional yang dicairkan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka.

## Detail Modus dan Dampak terhadap Fasilitas serta Satwa

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Choirul Anwar sebagai tersangka pada Kamis (21/7). Ia diduga merangkap sejumlah jabatan strategis sekaligus—Direktur Utama, Direktur Operasional, hingga Direktur Keuangan. Ia memerintahkan staf keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta melakukan mark up anggaran pakan satwa dengan mengurangi jatah makan hewan, namun mencatat anggaran seolah-olah sesuai.

Dari total kerugian sekitar Rp10,2 miliar, penyidik menemukan sekitar Rp7,4 miliar di antaranya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat fasilitas Kebun Binatang Surabaya kotor, rusak, dan tidak terawat. Kondisi itu berdampak pada satwa koleksi yang dilaporkan menjadi kurang sehat, kurus, hingga mati akibat minimnya pakan dan perawatan.

## Barang Bukti dan Dakwaan yang Dijeratkan

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Untuk memperkuat pembuktian di persidangan, penyidik menyita berbagai aset dan dokumen transaksi keuangan perusahaan. Seluruh barang sitaan diserahkan kepada jaksa penuntut umum bersamaan dengan penyerahan tersangka. Barang bukti yang diterima antara lain delapan box container dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai, serta tanah dan bangunan.

Jaksa menjerat Choirul Anwar dengan dakwaan berlapis yang memadukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dakwaan kesatu, tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada dakwaan kedua, jaksa menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## Proses Penahanan dan Langkah Selanjutnya

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan. Langkah ini menandai beralihnya fokus dari penyidikan ke penyusunan dakwaan dan persiapan sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kasus ini menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan di badan usaha milik daerah yang mengelola kebun binatang legendaris di Kota Pahlawan, dengan dampak yang dilaporkan tidak hanya pada keuangan publik tetapi juga pada kondisi operasional dan kesejahteraan satwa di KBS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *