## Desakan Baintelkam atas Tata Kelola Penyadapan yang Lebih Ketat
Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menegaskan pentingnya mekanisme pencatatan yang ketat dan tidak dapat dimanipulasi bagi setiap pihak yang menggunakan alat atau sarana penyadapan. Usulan tersebut disampaikan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Dedy, seluruh aktivitas penyadapan wajib dicatat secara lengkap. Catatan itu tidak boleh diubah maupun dihapus. Ia bahkan mendorong agar pencatatan dilakukan secara otomatis agar deskripsi kegiatan dapat terekam secara utuh dan dapat ditelusuri.
## Isi Catatan yang Harus Tercantum
Dalam penjelasannya, Dedy merinci elemen-elemen yang harus termuat dalam catatan penggunaan sarana penyadapan. Catatan tersebut, katanya, perlu memuat identitas pihak yang memberikan perintah, asal-usul perintah, bentuk perintah tertulis, serta waktu dimulainya kegiatan penyadapan.
Selain itu, ia menekankan bahwa batasan pelaksanaan dan dasar hukum penyadapan juga harus tertulis dengan jelas. “Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja,” ujar Dedy, merujuk pada praktik pembatasan waktu yang saat ini diterapkan di lingkungannya.
## Audit Berkala dan Ancaman Pidana
Baintelkam juga mengusulkan audit secara berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dimiliki pihak yang melakukan penyadapan. Jika aktivitas penyadapan ditemukan tanpa dasar izin yang sah, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Ya ini memang disetujui menjadi usulan kami. Bila tidak ada dasarnya tertulis yang sah ini bisa diancam aturan pidana,” kata Dedy.

## Kriteria Auditor dan Sifat Kerahasiaan
Terkait siapa yang berwenang menjadi auditor, Dedy menyerahkan perumusannya kepada Komisi III DPR RI sebagai penyusun RUU Penyadapan. Ia hanya menekankan sejumlah syarat: auditor harus memiliki izin terkait, menguasai kemampuan teknis, serta mematuhi prosedur yang berlaku.
Ia juga mengingatkan unsur kerahasiaan yang melekat pada kegiatan penyadapan. Karena itu, auditor diharapkan memiliki izin khusus, kompetensi teknis, serta fokus pada kepatuhan prosedur dan kelengkapan catatan penggunaan.
## Konteks Evaluasi Kasus Penyadapan
Usulan Baintelkam ini diajukan dalam rangka evaluasi terhadap kasus penyadapan yang melibatkan Presiden Prabowo, yang sebelumnya dikaitkan dengan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, Ahrie Sonta (AS), diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta pembubaran grup WhatsApp terkait.
Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU. Penghapusan tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan personel bagian monitoring, yang kemudian melaporkan perihal itu ke SPKT Bareskrim Polri.
## Implikasi terhadap Pengaturan ke Depan
Dengan mendorong pencatatan otomatis, pelarangan pengubahan atau penghapusan log, audit berkala, serta ancaman pidana bagi penyadapan tanpa dasar tertulis yang sah, Baintelkam Polri menempatkan transparansi internal dan akuntabilitas sebagai pilar pengaturan penyadapan. Ball berada di tangan Komisi III DPR RI untuk merumuskan ketentuan auditor dan kerangka hukum dalam RUU Penyadapan, dengan mempertimbangkan sifat kerahasiaan sekaligus kebutuhan pengawasan yang efektif.













