## Polri Jadwalkan Sidang KKEP untuk Irjen Eko Hadi Santoso
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pelaksanaan sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. Ia menyampaikan jadwal tersebut kepada wartawan pada Senin, 16 November 2026.
## Susunan Majelis Sidang Etik
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Sebagai Wakil Ketua Komisi, Hendro didampingi oleh Asisten Logistik (Aslog) Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.
Tiga anggota Majelis KKEP yang turut bertugas adalah:
– Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Untung Widiatmoko
– Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi
– Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Toni Ariadi Efendi

## Dugaan Pelanggaran yang Disangkakan
Menurut Trunoyudo, dugaan pelanggaran terhadap Eko Hadi mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Akses tersebut diduga memanfaatkan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Perbuatan itu disebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
## Prinsip Penegakan Etik
Trunoyudo menekankan bahwa seluruh rangkaian persidangan dijalankan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri. Proses itu, katanya, mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

## Konteks Kasus Penyadapan dan Status Para Tersangka
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira berpangkat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto. Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengusutan, polisi menduga penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain—mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat—juga disebut menjadi korban.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Dari empat tersangka tersebut, Ahrie Sonta lebih dulu menjalani sidang KKEP. Dalam sidang itu, ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.
Sidang etik terhadap Eko Hadi menjadi kelanjutan proses internal Polri dalam menindak dugaan pelanggaran disiplin dan profesionalisme di tubuh institusi terkait kasus yang sama.













