## Aria Bima Dipilih Memimpin Pembahasan RUU Adminduk
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, sebagai ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau RUU Adminduk. Keputusan tersebut lahir dari rapat internal komisi yang digelar pada Senin, 16 November 2026.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, secara resmi mengumumkan penunjukan tersebut di hadapan anggota komisi. Ia menegaskan bahwa Aria Bima akan memimpin panitia kerja yang menangani pembahasan rancangan undang-undang itu.
## Pembahasan Dimulai Bersama Pemerintah
Komisi II telah memulai pembahasan RUU Adminduk bersama perwakilan pemerintah. Pihak eksekutif yang terlibat meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum.
Dalam forum yang sama, komisi menerima penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU tersebut dari pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Sekretariat Negara. Penyerahan DIM menandai dimulainya tahap pembahasan substantif antara legislatif dan eksekutif.
## Arah Pengaturan: Single ID Number
Menurut Rifqinizami Karsayuda, RUU Adminduk kelak mengatur penerapan single ID number sebagai nomor tunggal untuk seluruh data identitas kependudukan, termasuk hingga nomor yang digunakan dalam pembayaran.
Ia menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirancang menjadi satu-satunya nomor acuan bagi layanan publik. Kerangka tersebut sejalan dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang telah disahkan DPR sebelumnya.
Rifqi menekankan pentingnya kesepakatan bahwa pintu masuk data hanya boleh satu, yakni single ID number, agar integrasi identitas kependudukan berjalan secara terpadu.
## Rujukan Praktik di China
Rifqinizami juga menyinggung pengalamannya saat berkunjung ke China beberapa waktu lalu. Di sana, ia menyaksikan proses pembayaran yang cukup dilakukan melalui pengenalan wajah: warga cukup tersenyum dan memperlihatkan wajah di kasir, lalu transaksi langsung terselesaikan karena wajah telah terhubung dengan rekening.
Menurutnya, model integrasi semacam itu menjadi gambaran arah yang ingin dituju melalui RUU Adminduk, yakni penyederhanaan dan keterhubungan data identitas dengan berbagai layanan, termasuk transaksi.
## Implikasi Kebijakan
Penunjukan ketua panja dan dimulainya pembahasan bersama pemerintah menandai fase krusial penyusunan aturan administrasi kependudukan yang berorientasi pada nomor identitas tunggal. Jika disepakati, kerangka single ID number berpotensi menyatukan basis data kependudukan dan memperluas penggunaannya ke layanan publik serta sistem pembayaran, sejalan dengan prinsip satu data yang telah diatur dalam UU Satu Data Indonesia.













