Polri  

Komjen Hendro Pandowo Ditunjuk Pimpin Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Brigjen Hendro Pandowo, Jakarta, Kamis, 28 November 2019. CNNIndonesia/Safir Makki
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Sidang Etik Polri terhadap Irjen Eko Hadi Akan Digelar

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri akan segera menggelar sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, di Divisi Propam Polri.

Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan bahwa proses ini merupakan bagian dari mekanisme internal penegakan kode etik di tubuh kepolisian. Informasi tersebut disampaikan pada Senin, 16 November 2026.

## Susunan Majelis Sidang KKEP

Majelis sidang akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua diisi oleh Asisten Logistik (Aslog) Polri, Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota majelis lainnya adalah:
– Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Untung Widiatmoko
– Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi
– Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Toni Ariadi Efendi

Komposisi majelis ini mencerminkan upaya Polri untuk menjalankan proses etik secara berjenjang dan melibatkan pejabat senior dari berbagai unit.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Dugaan Pelanggaran yang Dipersangkakan

Menurut penjelasan Brigjen Trunoyudo, dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Irjen Eko Hadi mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Akses tersebut diduga dilakukan melalui lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Pelanggaran itu diduga terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

## Prinsip Penegakan Kode Etik

Brigjen Trunoyudo menekankan bahwa seluruh rangkaian persidangan dijalankan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri. Proses ini, katanya, mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi resmi Polri bahwa sidang etik bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen internal untuk menilai kepatuhan anggota terhadap standar profesi.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Latar Belakang Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah:

– Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden
– Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri
– Irjen Eko Hadi Santoso, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
– Irjen Slamet Uliandi, eks Kadiv TIK Polri

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

## Cakupan Korban yang Dilaporkan

Berdasarkan temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain yang dikaitkan dengan Listyo dan anak buahnya. Korban tersebut meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Nama-nama seperti Najwa Shihab dan Raffi Ahmad juga disebut sebagai pihak yang menjadi korban penyadapan dalam rangkaian kasus ini.

## Implikasi Proses Etik bagi Institusi Polri

Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi menjadi bagian penting dari respons institusional Polri atas kasus yang menyentuh isu kepercayaan publik. Dengan menempatkan pejabat senior sebagai pimpinan dan anggota majelis, Polri berupaya menunjukkan bahwa penegakan disiplin internal dijalankan secara berjenjang.

Hasil sidang etik nantinya dapat berdampak pada status keanggotaan dan karier yang bersangkutan, sejalan dengan ketentuan pemberhentian anggota Polri dan kode etik yang berlaku. Proses ini berjalan paralel dengan proses pidana yang telah menetapkan sejumlah jenderal sebagai tersangka, sehingga menggambarkan dual track penanganan—baik melalui jalur hukum pidana maupun jalur etik kelembagaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *