Polri  

Polri Resmi Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo

Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Jakarta — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan itu terkait keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman resmi disampaikan Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers pada Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, majelis KKEP Polri mengambil putusan setelah menjalani sidang etik yang berlangsung selama sembilan jam, dimulai pukul 09.00 WIB.

## Putusan Sidang Etik dan Dasar Pelanggaran

Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Irjen Eko Hadi dinilai terbukti melanggar kode etik profesi dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Dalam proses sidang, majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk saksi yang bersifat meringankan. Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan mencakup penyalahgunaan wewenang, sikap tidak profesional serta tidak prosedural, dan dugaan adanya permufakatan untuk melakukan akses secara ilegal.

Akses tersebut, kata Trunoyudo, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas perbuatan itu, Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dihubungkan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

## Susunan Majelis KKEP

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua diisi oleh Asisten Logistik Polri, Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota majelis lainnya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

## Implikasi Keputusan

Pemberhentian tidak dengan hormat menandai berakhirnya status keanggotaan Irjen Eko Hadi Santoso di tubuh Polri. Putusan etik ini menegaskan penegakan disiplin internal terhadap pejabat tinggi yang dinilai menyalahgunakan akses operasional di lingkungan Bareskrim, khususnya terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Keputusan KKEP yang diambil setelah pemeriksaan panjang dan pemeriksaan sejumlah saksi mencerminkan mekanisme akuntabilitas internal kepolisian dalam menangani pelanggaran kode etik di tingkat perwira tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *