Mabes Polri secara resmi mengonfirmasi bahwa perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.
## Peningkatan Status ke Penyidikan
Menurut Irjen Johnny Eddizon Isir, pengembangan perkara terkait dugaan-dugaan makar kini telah memasuki tahap penyidikan. Langkah ini menandai bahwa Bareskrim Polri menilai telah ditemukan unsur tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dengan naiknya status perkara, proses hukum beralih dari tahap penyelidikan awal menuju pengumpulan alat bukti dan pendalaman lebih sistematis oleh penyidik.
Isir menekankan bahwa penyidik masih terus mendalami berbagai kemungkinan, termasuk apakah terdapat pihak penerima hasil penyadapan atau end user lain selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan bahwa Kapolri menunjukkan komitmen konsisten dengan membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Bareskrim Polri untuk menangani perkara ini.

## Empat Jenderal Aktif Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah:
– Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat sebagai eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden
– Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri
– Irjen Eko Hadi Santoso, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
– Irjen Slamet Uliandi, eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta dan/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari keempatnya, tiga tersangka selain Irjen Slamet Uliandi saat ini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.

## Cakupan Korban dan Implikasi Hukum
Temuan awal penyidik menunjukkan bahwa korban penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Listyo Sigit Prabowo beserta anak buahnya diduga juga menyasar menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat. Perluasan daftar korban ini memperlihatkan skala operasi penyadapan yang lebih luas dari sekadar satu target pejabat tertinggi negara.
Selain menangani perkara penyadapan, Polri telah membuka penyelidikan baru yang secara khusus menelusuri dugaan tindak pidana makar. Sejalan dengan proses hukum tersebut, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dikenai sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.
## Konteks Penanganan dan Langkah Selanjutnya
Peningkatan status ke penyidikan mencerminkan keyakinan institusi kepolisian bahwa unsur pidana makar dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti yang dikumpulkan. Pembentukan tim khusus di bawah Kabareskrim memperkuat koordinasi internal agar pengembangan perkara berjalan terarah, termasuk penelusuran rantai penerima informasi hasil penyadapan.
Dengan masih dibukanya ruang pendalaman terhadap kemungkinan end user lain serta perluasan korban, perkara ini berpotensi berkembang lebih jauh dalam ranah hukum pidana dan internal Polri. Proses penyidikan yang sedang berjalan akan menentukan arah langkah hukum berikutnya terhadap para tersangka dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.














