## Polda NTT Resmi Terima Hasil Visum et Repertum Korban
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) telah menerima hasil visum et repertum (VER) atas korban berinisial RWM, perempuan berusia 21 tahun yang dilaporkan menjadi korban dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut pada Senin (16/11) malam di Mapolda NTT, Kupang. Menurutnya, hasil visum sudah berada di tangan penyidik dan menjadi bagian penting dari rangkaian pemeriksaan perkara.
“Iya, sudah ada, hasil visumnya sudah diterima tadi (Senin),” ujar Nova saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Penerimaan VER menandai progres substantif dalam penyidikan. Dokumen medis-forensik ini umumnya digunakan penyidik untuk memperkuat atau menguji keterangan korban terkait dugaan kekerasan seksual, sebelum langkah pemanggilan dan pemeriksaan pihak terlapor dilakukan secara lebih lanjut.
## Pemanggilan Bupati Kupang dan Saksi Lainnya
Usai menerima hasil visum, penyidik menyiapkan langkah berikutnya. Nova menyatakan bahwa surat panggilan kepada terlapor, Bupati Kupang Yosef Lede (YL), telah disiapkan dan akan dikirimkan agar yang bersangkutan memberikan keterangan pada Rabu (18/11).
“Kita sudah siapkan surat panggilan kepada YL dan akan dikirim untuk dimintai keterangan pada Rabu nanti,” katanya.
Selain terlapor, kepolisian juga akan memanggil kembali dua perempuan berinisial EK dan LS. Keduanya sempat tidak menghadiri pemeriksaan pada Senin (16/11) dengan alasan sakit, berdasarkan pemberitahuan dari pengacara. EK dan LS diposisikan sebagai saksi karena pada waktu kejadian disebut mengantar korban ke rumah dinas bupati.
“Iya selain terlapor YL, akan dipanggil lagi EK dan LS karena tidak datang hari ini karena sakit, pemberitahuan dari pengacara sakit,” jelas Nova.
Secara keseluruhan, penyidik merencanakan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi dalam perkara ini, termasuk Yosef Lede serta EK dan LS. Rangkaian pemanggilan tersebut menunjukkan bahwa fokus penyidikan saat ini diarahkan pada penggalian keterangan dari pihak-pihak yang berada di sekitar peristiwa, di samping analisis hasil visum korban.
## Kronologi Laporan dan Lokasi Dugaan Kejadian
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap RWM (21). Laporan resmi tercatat dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026. Penanganan perkara berada di bawah Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.
Dalam laporan disebutkan bahwa dugaan peristiwa terjadi pada Rabu (11/11) malam di Rumah Dinas Bupati Kupang, yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Korban RWM menyatakan bahwa ia menemui terlapor di rumah dinas karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang.
Konteks lokasi—rumah dinas pejabat daerah—serta motif awal pertemuan yang dikaitkan dengan tawaran pekerjaan menjadi bagian dari narasi laporan yang kini diuji melalui pemeriksaan saksi dan hasil visum.
## Sikap Terlapor terhadap Proses Hukum
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede pada Sabtu (14/11) menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Polda NTT. Konfirmasi itu disampaikannya di Rumah Dinas Bupati Kupang.
“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Yosef juga menegaskan kesediaannya memenuhi panggilan penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. “Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” katanya. Ia berharap laporan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar perkara menjadi terang.
Pernyataan tersebut menempatkan terlapor dalam posisi kooperatif secara publik terhadap mekanisme penyidikan, seiring rencana pemanggilan resmi yang dijadwalkan penyidik.
## Implikasi Penyidikan dan Langkah Selanjutnya
Dengan diterimanya hasil visum, dijadwalkannya pemeriksaan terlapor pada Rabu (18/11), serta pemanggilan ulang saksi EK dan LS, arah penyidikan memasuki fase pengumpulan keterangan yang lebih sistematis. Delapan saksi yang direncanakan diperiksa, termasuk tokoh pejabat daerah sebagai terlapor, menandakan cakupan perkara yang melibatkan baik dimensi hukum pidana maupun aspek kelembagaan pemerintahan daerah.
Kasus ini tetap ditangani Direktorat PPA dan PPO Polda NTT berdasarkan laporan polisi yang sudah teregistrasi. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan keterangan terlapor dan saksi, serta penilaian penyidik atas bukti medis yang telah diterima, dalam koridor prosedur hukum yang berlaku.














