Faktaexpose.com, JAKARTA – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) dan aktivis pergerakan, Dwi Winarno, mengungkap akar sosialisme dalam tradisi Islam melalui pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto. Saat membedah buku Islam dan Sosialisme, ia menjelaskan bahwa gagasan kesetaraan, pembebasan manusia, dan distribusi kekayaan telah dikenal dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad.
Dwi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Titik Bangkit Episode 01 bertema “Iman & Perjuangan” yang diselenggarakan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Utara di Uncle Bens 23 Resto & Bar, Sunter Agung, Jakarta Utara, Ahad (15/11/2026).
Menurut Dwi, sosialisme pada awal kemunculannya merupakan respons terhadap penderitaan masyarakat akibat ketidakadilan dan eksploitasi. Gagasan tersebut kemudian menjadi harapan bagi kelompok masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan ekonomi.
“Jadi dulu kenapa sosialisme itu menjadi ideal? Karena dia respon atas penderitaan masyarakat,” ujar Dwi.
Namun, ia menjelaskan bahwa Tjokroaminoto tidak serta-merta menganggap sosialisme Barat sesuai dengan kondisi Indonesia. Dalam pembacaannya, Tjokroaminoto menunjukkan bahwa Islam juga memiliki gagasan mengenai keadilan sosial dan kehidupan ekonomi.
“Sosialisme dari Barat itu juga belum tentu relevan di Indonesia. Kenapa? Karena Islam di Indonesia juga punya gagasan soal sosial, sosialisme,” ujarnya.
Dwi menerangkan, salah satu akar pemikiran tersebut terlihat dalam sejarah Islam melalui pembebasan Bilal dari perbudakan dan kewajiban zakat. Keduanya menunjukkan perhatian terhadap kesetaraan manusia serta distribusi kekayaan.
“Nah, di dalam konteks Islam, dan sosialisme memang, Cokroaminoto secara tegas di buku ini menyampaikan bahwa sosialisme di tradisi Islam itu sudah sejak zaman Nabi,” tuturnya.
Ia juga membandingkan pemikiran Tjokroaminoto dengan Sutan Sjahrir. Menurut Dwi, Tjokroaminoto menekankan kewajiban moral yang berlandaskan tauhid, sedangkan Sjahrir lebih menitikberatkan perubahan melalui struktur ekonomi agar kekayaan tidak hanya dikuasai segelintir orang.
“Yang satu value-nya tauhid, yang satu value-nya adalah akal,” kata Dwi.
Bagi Dwi, pemikiran tersebut tetap relevan untuk membaca persoalan ketimpangan ekonomi Indonesia. Ia menilai distribusi dan redistribusi kekayaan perlu didorong melalui kebijakan yang lebih adil, salah satunya dengan menjadikan pajak sebagai instrumen pemerataan.
Ia menegaskan, gagasan keadilan sosial tidak cukup berhenti sebagai wacana. Pemikiran tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang berpijak pada konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
“Cara mewujudkannya setelah diskusi ini, ya, harus mulai dirumuskan bagaimana pasal 33 itu ter-terjemahkan dalam kebijakan dan program,” pungkasnya.
(Yons)
















