Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menemukan titik terang mengenai hubungan antara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan. Hingga hari itu, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut. Dugaan makar sendiri telah dinaikkan statusnya oleh Bareskrim Polri ke tahap penyidikan.
## Status Penyelidikan dan Sikap Pemerintah
“Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” ujar Yusril.
Ia menekankan bahwa pihaknya menghormati cara kerja kepolisian yang cermat dan berhati-hati. Dugaan tindak pidana makar dinilai sebagai persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana, sehingga penanganan yang teliti dianggap penting.
Yusril mengakui bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terbuka di hadapan publik. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memberi ruang kepada aparat penegak hukum agar dapat menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.
Menurutnya, perkara ini nantinya akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang sudah ditetapkan ke pengadilan, serta kemungkinan munculnya tersangka baru. Penyidikan juga diharapkan mampu mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, dan tujuan di balik tindakan tersebut. Hasil itulah yang akan menjadi dasar penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.
“Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” katanya.
## Empat Tersangka dalam Kasus Penyadapan
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka—kecuali Slamet yang berhalangan karena faktor kesehatan—saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
## SPDP dan Pasal yang Disangkakan
Terkait penanganan perkara, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum dan tertanggal 12 November 2026.
SPDP itu mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dokumen tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dari rangkaian pasal tersebut, dua di antaranya berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
## Penjelasan Kapolri
Sementara itu, terkait dugaan makar, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan bahwa belum ada penetapan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden untuk unsur makar.
“Belum, belum (ada tersangka makar). Masih dalam proses,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa (17/11).
Suyudi menjelaskan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Alat-alat bukti terkait, termasuk pengamanan serta perangkat gadget dan barang bukti lain yang dapat menguatkan penyidikan kasus makar, juga masih dipelajari.














