Saksi Sidang Silmy Karim Akui Rutin Setor Rp80-130 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) periode 20242026 Silmy Karim menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta

Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkapkan bahwa dirinya secara rutin menyetorkan dana sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta dalam rangka pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia memberikan kesaksian dalam sidang dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Joko hadir sebagai saksi untuk perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim beserta sejumlah pihak lainnya.

## Alur Pengurusan dan Tuntutan Biaya Tambahan

Dalam keterangannya di persidangan, Joko menjelaskan bahwa pada saat itu ia sedang mengurus permohonan izin tinggal untuk kliennya. Namun, permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Ditjen Imigrasi.

Ia kemudian menemui salah satu terdakwa, Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Tessar menyampaikan kepada Joko bahwa terdapat biaya tambahan sebesar Rp1 juta per permohonan. Dana tersebut merupakan pungutan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketika jaksa menanyakan apakah nominal Rp1 juta itu berlaku untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing, Joko menjawab bahwa biaya tersebut dikenakan per permohonan, per TKA—satu permohonan untuk satu tenaga kerja asing.

## Peran Juniadi dan Mekanisme Pembayaran

Setelah pertemuan itu, Joko diarahkan untuk berkomunikasi dengan terdakwa lain, Juniadi Sri Priambudi, yang menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS. Menurut Joko, Juniadi meminta agar ia mengikuti arahan yang telah disampaikan Tessar.

Komunikasi terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan kemudian dijalankan oleh mantan karyawan Joko bernama Nur Adib. Nur kemudian melaporkan kepada Joko mengenai besaran uang yang harus disetorkan ke Ditjen Imigrasi sesuai permintaan Juniadi.

“Jadi menyampaikan ke saya dengan jumlah sekian, setelah saya siapkan baru saya serahkan ke Nur untuk disampaikan Pak Jun,” kata Joko di hadapan majelis.

Jaksa kemudian menanyakan nominal yang biasanya diminta Juniadi dan disampaikan melalui Nur Adib. Joko mengakui bahwa ia rutin menyetor antara Rp80 juta hingga Rp130 juta untuk pengurusan permohonan izin tinggal tersebut. Pembayaran dilakukan sewaktu-waktu, bisa setiap satu bulan atau dua bulan, menyesuaikan permintaan Juniadi.

“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai 130 (juta), Pak,” ujarnya.

## Skema Biaya ke Klien dan Alasan Kepatuhan

Joko turut menjelaskan skema yang ia terapkan kepada klien. Ia meminta bayaran sebesar Rp2,5 juta per jasa pengurusan izin tinggal, kemudian mengambil Rp1 juta dari jumlah itu untuk disetorkan ke pihak Ditjen Imigrasi sesuai permintaan.

Ia mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan tersebut karena merasa terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak akan diterbitkan apabila tidak mengikuti skema itu.

Terkait hasil akhir proses, Joko menerangkan bahwa setelah permohonan alih status disetujui, pemohon akan memperoleh KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas.

## Lingkup Dakwaan terhadap Silmy Karim dan Para Terdakwa

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar. Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat, yakni Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi; serta staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Penuntutan terhadap masing-masing pihak dilakukan secara terpisah.

Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham dengan nilai Rp31 miliar.

## Implikasi dari Kesaksian

Kesaksian Joko Mulyono memperlihatkan pola pungutan di luar PNBP yang dikaitkan langsung dengan proses penerbitan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing. Keterangan mengenai rentang setoran Rp80–130 juta secara berkala, peran perantara internal, serta kekhawatiran pemohon akan penolakan izin menjadi bagian penting dari rangkaian fakta yang dihadirkan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkara ini menempatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pengurusan keimigrasian sebagai isu sentral yang terus diungkap melalui pemeriksaan saksi dan dakwaan terhadap sejumlah pejabat terkait.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *