## Mabes Polri Siapkan Sidang KKEP untuk Listyo Sigit
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dijadwalkan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Proses internal tersebut berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan rencana tersebut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11). Ia menyampaikan bahwa sidang etik untuk Listyo Sigit telah masuk agenda minggu depan, meskipun tanggal pasti pelaksanaannya belum diumumkan.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Johnny. Ia menambahkan bahwa hari pelaksanaan yang lebih rinci akan disampaikan kemudian. Susunan majelis sidang KKEP yang akan menangani perkara ini juga belum diungkap secara terbuka.

## Empat Jenderal Aktif Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelum tahap sidang etik ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah:
– Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri yang juga pernah menjabat Kepala Kantor Staf Presiden
– Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri
– Irjen Eko Hadi Santoso, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
– Irjen Slamet Uliandi, eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri
Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Irjen Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.

## Cakupan Korban dan Perkembangan Perkara
Menurut temuan awal penyidik, sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Polisi menyebutkan adanya korban lain yang mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat. Temuan ini memperluas dimensi perkara dari sekadar dugaan pelanggaran terhadap satu pejabat tinggi menjadi isu yang menyentuh sejumlah elemen publik dan kekuasaan.
Dalam perkembangan terpisah, Polri telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar yang dihubungkan dengan rangkaian kasus tersebut. Sementara itu, terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, menandai langkah disiplin kelembagaan yang sudah berjalan seiring proses pidana.
## Implikasi Kelembagaan
Pelaksanaan sidang KKEP terhadap eks Kapolri menempatkan mekanisme pengawasan internal Polri di bawah sorotan publik. Sidang etik ini berjalan paralel dengan proses pidana di Bareskrim, sehingga hasilnya berpotensi memengaruhi persepsi terhadap akuntabilitas pejabat tinggi kepolisian serta penegakan standar profesi di tubuh institusi. Ketidakpastian tanggal pasti dan komposisi majelis, sebagaimana disampaikan Divisi Humas Polri, masih menjadi bagian dari informasi yang menunggu penjelasan resmi lebih lanjut pada pekan pelaksanaan.














