Polri  

Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi terkait Dugaan Penyadapan Prabowo Dilaksanakan secara Tertutup di Mabes Polri

Eks Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sumber: CNN Indonesia Nasional

Mabes Polri secara resmi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Prosesi tersebut berlangsung di lingkungan internal kepolisian dan digelar tanpa akses publik.

## Pelaksanaan Sidang di Gedung Propam

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Lokasinya berada di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2, Gedung Divpropam Polri.

“Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers.

Sidang digelar tertutup. Awak media yang menunggu di lokasi tidak melihat Irjen Eko Hadi memasuki Gedung Propam sebelum pemeriksaan etik berlangsung.

## Susunan Majelis Sidang

Sumber: CNN Indonesia Nasional

Majelis KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua diisi Asisten Logistik Polri, Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota majelis adalah:
– Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko
– Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi
– Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Toni Ariadi Efendi

## Dugaan Pelanggaran yang Dipersangkakan

Trunoyudo menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dikenakan mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Akses tersebut diduga memanfaatkan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan itu dihubungkan dengan masa tugas Eko Hadi sebagai Kabagmon maupun saat menjabat Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Polri menegaskan tidak memberi toleransi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia Nasional

## Konteks Kasus Penyadapan dan Status Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah:
– Jenderal Listyo Sigit Prabowo (eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden)
– Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri)
– Irjen Eko Hadi Santoso (eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri)
– Irjen Slamet Uliandi (eks Kadiv TIK Polri)

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Temuan awal polisi menyebut korban penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Dugaan tersebut juga mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara yang sama, Polri telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sementara itu, Ahrie Sonta telah dikenai sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi menjadi bagian dari rangkaian penegakan disiplin internal di tubuh kepolisian seiring proses hukum pidana yang berjalan terhadap para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *