## Proses Hukum Firli Bahuri Tak Kunjung Maju ke Persidangan
Kasus dugaan pemerasan yang menimpa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih belum menunjukkan kemajuan berarti. Hampir tiga tahun sejak status tersangka ditetapkan, perkara ini belum juga dilimpahkan ke tahap persidangan.
Proses yang berjalan di tempat ini menjadi sorotan karena menyangkut tokoh yang sebelumnya memimpin lembaga antikorupsi. Keterlambatan penanganan menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan berkas dan kerja sama pihak yang diperiksa.
## Kendala Utama: Absennya Firli dari Panggilan Pemeriksaan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa penyidik menghadapi hambatan dalam melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Penyebab utamanya adalah Firli Bahuri yang beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Padahal, keterangannya dinilai krusial untuk memenuhi kelengkapan berkas.
Menurut Budi, terdapat sejumlah kendala terkait pemenuhan berkas perkara yang berstatus P19 dari kejaksaan. Setelah dilengkapi oleh penyidik Krimsus dan dikirim kembali, kehadiran Firli Bahuri tetap diperlukan. “Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 16 November 2026.

## Upaya Penyidik Menemui Firli Secara Langsung
Beberapa waktu sebelumnya, penyidik sempat mendatangi Firli di GOR bulutangkis guna menyampaikan agenda pemeriksaan lanjutan. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengingatkan agar ia memenuhi panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum.
Saat ini, penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping Firli Bahuri. Tujuannya adalah menyelaraskan waktu kapan pemeriksaan dapat dilaksanakan. Tanpa kepastian kehadiran tersebut, kelengkapan berkas sulit diselesaikan.
## Kronologi Penetapan Tersangka dan Lambatnya Penyidikan
Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Ia diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Sejak penetapan itu, laju penyidikan dinilai lamban. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua berkas tersebut dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

## Pengembalian SPDP dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Perkara
Belakangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus yang menyeret Firli. Pengembalian SPDP tersebut membuat perkara mandek di tingkat kepolisian selama dua tahun terakhir.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa yang dikembalikan bukan lagi berkas perkara, melainkan SPDP itu sendiri. Pengembalian dilakukan pada 7 Agustus 2025. Alasan utamanya adalah petunjuk jaksa yang tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya.
## Implikasi Stagnasi terhadap Penegakan Hukum
Stagnasi perkara ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran tersangka dalam proses pelengkapan berkas. Tanpa keterangan Firli Bahuri, penyidik kesulitan memenuhi standar yang diminta jaksa. Akibatnya, kasus yang sudah berlangsung hampir tiga tahun sejak penetapan tersangka masih belum masuk tahap penuntutan.
Situasi tersebut menempatkan beban pada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pihak tersangka beserta kuasa hukumnya. Selama konfirmasi jadwal pemeriksaan belum diperoleh dan petunjuk jaksa belum terpenuhi secara utuh, proses hukum terhadap dugaan pemerasan SYL diperkirakan tetap berjalan lambat.
















