Polda Metro Jaya masih menunggu kepastian dari pihak mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait rencana pemeriksaan lanjutan. Firli telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa penyidik saat ini masih berkoordinasi dengan kuasa hukum Firli guna menyelaraskan waktu kehadiran untuk pemeriksaan tersebut.
## Koordinasi dengan Pengacara Masih Berlangsung
Menurut Budi, proses penentuan jadwal belum final karena menunggu konfirmasi dari pendamping hukum Firli Bahuri. Ia menegaskan bahwa informasi resmi mengenai waktu pemeriksaan akan disampaikan kepada media setelah kesepakatan antara penyidik dan pihak pengacara tercapai.
“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan. Kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian pada saat waktunya sudah disepakati antara penyidik dengan pihak pengacara Pak FB,” ujar Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (16/11).
## Riwayat Pemanggilan yang Berulang Kali Tidak Dipenuhi
Catatan perjalanan perkara menunjukkan bahwa Firli Bahuri beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Pada 6 Februari 2024, polisi memanggilnya, namun ia tidak hadir. Pemanggilan kemudian dijadwalkan ulang pada 26 Februari 2024, dan kembali tidak dipenuhi. Panggilan berikutnya pada 28 November 2024 juga tidak direspons dengan kehadiran.
Budi menegaskan kembali bahwa kedatangan penyidik menemui Firli di GOR Bulutangkis beberapa waktu lalu bukan merupakan tindakan penangkapan atau pengamanan. Langkah itu semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan dan mengatur jadwal pemeriksaan atas surat panggilan yang telah dilayangkan sebelumnya.

“Tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang diamankan. Penyidik, kami ulangi kembali, penyidik menemui saudara FB untuk menyampaikan, mengatur jadwal pemeriksaan atas dua surat panggilan sebelumnya,” katanya.
## Status Tersangka dan Lambatnya Proses Penyidikan
Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Ia diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Sejak penetapan status tersangka, proses penyidikan dinilai berjalan lambat. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua berkas tersebut dikembalikan karena dinilai belum lengkap.
## Pengembalian SPDP dan Dampaknya terhadap Perkara
Belakangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat Firli. Pengembalian SPDP tersebut membuat penanganan perkara di tingkat kepolisian terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa SPDP dikembalikan karena petunjuk jaksa tidak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. “Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” ujarnya kepada wartawan.
## Implikasi bagi Kelanjutan Penanganan Kasus
Keterlambatan penjadwalan pemeriksaan dan rangkaian pengembalian berkas serta SPDP menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Firli Bahuri masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan koordinasi. Kejelasan jadwal pemeriksaan yang sedang dinanti diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian perkara yang telah berlarut sejak penetapan tersangka pada akhir 2023.
















